Penurunan Harga BBM Dinilai Perlu Segera Dilakukan

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, penurunan harga perlu dilakukan baik untuk jenis BBM subsidi maupun non subsidi.

"Sesuai dengan arahan Presiden kemarin, sudah saatnya paling tidak bulan depan harus dilakukan penyesuaian harga BBM," kata Mamit kepada Kompas.com, Kamis (19/3/2020).

Ia menilai, harga minyak mentah dunia yang sudah terpangkas 51 persen sejak awal Maret 2020 harusnya diikuti dengan penurunan harga BBM khususnya jenis non subsidi.

Mamit berharap, dengan adanya penurunan harga BBM khususnya non subsidi, masyarakat bisa beralih dari penggunaan BBM subsidi menjadi non subsidi.

"Agar harganya turun lebih banyak sehingga disparitas harga dengan BBM (lebih kecil)," kata dia.

Dengan adanya peralihan penggunaan jenis BBM, Mamit menilai pemerintah dapat melakukan penghematan pengeluaran subsidi BBM.

"Dengan demikian masyarakat juga menggunakan BBM lebih ramah lingkungan karena harga tidak terlalu jauh," kata dia.

Bahkan, apabila pemerintah ingin mendorong penggunaan jenis BBM ramah lingkungan, Mamit menyarankan kepada pemerintah untuk tidak menurunkan harga BBM subsidi yang dinilai masih murah.

Penurunan harga BBM diproyeksikan mampu mendorong daya beli masyarakat di tengah kondisi perlambatan ekonomi akibat penyebaran virus corona.

Kendati demikian, Mamit meyakini, penurunan harga BBM tidak akan terlalu besar. Hal ini menyusul nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang terus melemah.

"Saya melihatnya penurunan harga akan tidak signifikan. Karena kita tahu bahwa semua pembelian minyak menggunakan dollar AS," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta jajaran kementerian terkait untuk mengkalkulasi menurunnya harga minyak dunia. Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas lewat video conference dari Istana Bogor, Rabu (18/3/2020).

"Kita tau harga minyak dunia sekarang ini turun hingga ke level kurang lebih 30 dolar AS per barel, karena itu saya minta dikalkulasi, saya minta dihitung dampak dari penurunan ini pada perekonomian kita," kata Jokowi.