Serikat Petani Sawit Minta Jokowi Tak Ambil Kebijakan Lockdown

Terbukanya opsi lockdown memunculkan kekhawatiran bagi petani kelapa sawit yang sangat bergantung kepada harga CPO (Curde Palm Oil).

“Ini bisa memperparah kehidupan petani sawit pasalnya mereka tidak punya stok pangan seperti beras, sayur, buah-buahan atau kebutuhan gizi secara umum,” katanya melalui siaran pers, Selasa (24/3/2020).

Lockdown dinilai bisa menyulitkan kehidupan petani sawit. Sebab, para petani sawit tidak punya lahan pangan kecuali kebun sawit.

Selama ini kata dia, para petani sawit (plasma dan swadaya) selalu membeli kebutuhan harian di pasar dari hasil penjualan Tandan Buah Sawit (TBS).

“Kalau harga sawitpun ikut turun mereka akan kelaparan atau mengurangi pembelian,” kata dia.

Sementara itu, akibat Covid-19, harga TBS perlahan mulai turun. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan transaksi perdagangan di negara-negara tujuan ekspor CPO yang terdampak corona, seperti China, Arab, Eropa.

“Pilihan lockdown akan makin mempersulit petani karena bisa jadi aktivitas panen akan berkurang, distribusi pupuk terhambat, peremajaan sawit tidak capai target serta aktivitas pabrik kelapa sawitpun akan berkurang,” ucapnya.

Ia berharap, pemerintah tetap memberikan jaminan distribusi pangan ke kabupaten dengan harga yang terjangkau.

Selain itu operasional pabrik kelapa sawit harus tetap dibuka. Pemerintah juga perlu menjamin sosialisasi pencegahan Covid-19 ke desa-desa dengan memobilisasi seluruh perusahaan sawit untuk ikut berpartisipasi membantu pemerintah memerangi corona.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan lockdown atau karantina wilayah guna menangani penyebaran pandemi virus corona (Covid-19) masih dalam tahap kajian.

Mengutip Antara, Luhut dalam postingan di akun pribadi Instagram @luhut.pandjaitan yang dipantau di Jakarta, Selasa (24/3/2020), menuturkan saat ini pemerintah memang belum menghitung kemungkinan melakukan lockdown.

“Bisa saja besok, lusa, kita tiba-tiba (lockdown) per daerah. Daerah A mungkin kita karantina. Tapi kita tidak mengerti karena tidak ada istilah dalam UU mengenai lockdown atau karantina ini. Jadi kalau ada karantina kecamatan, desa, sampai nanti kota atau provinsi, kajiannya sedang berjalan saat ini,” katanya.