Luhut Minta Pemprov Tindak Tegas Kantor yang Masih Beroperasi Saat PSBB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan pemerintah provinsi agar tegas melarang dan menutup kegiatan formal dan informal di luar delapan sektor yang diperbolehkan tetap beroperasi selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Jika masih ada yang masih bandel, maka harus ditindak sesuai dengan aturan yang sudah dibuat.

“Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 itu saya kira sudah sangat jelas mengatur bahwa perkantoran di luar delapan sektor yang masuk pengecualian harus dilarang dan ditutup selama masa PSBB," ujar Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/4/2020).

"Maka itu, harusnya menjadi pijakan untuk benar-benar mengawasi dan menindak dengan tegas kantor yang masih bandel dan melanggar Pergub,” imbuh dia.

Menurut Jodi, penerapan PSBB bisa berjalan efektif jika semua perkantoran di luar delapan sektor tersebut mengikuti aturan yang ditetapkan.

Adapun kedelapan sektor tersebut yakni kesehatan, bahan pangan, makanan dan minuman, energi, komunikasi dan teknologi, dan keuangan.

Kemudian logistik, konstruksi, industri strategis, pelayanan dan utilitas publik, serta industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional atau obyek tertentu, dan sektor swasta yang melayani kebutuhan sehari-hari.

Selain masalah tersebut, Jodi menyatakan, Luhut memastikan bahwa Kereta Rel Listrik (KRL) akan tetap beroperasi dengan pembatasan waktu dan pengendalian penumpang saat PSBB.

“Pak Menko Luhut mendapatkan laporan bahwa penumpang KRL itu mayoritas adalah pekerja. Jadi kita juga tidak ingin seperti mereka yang bekerja di fasilitas kesehatan jadi terdampak jika KRL ini disetop operasionalnya," kata Jodi.

Menurut Jodi, Menko Luhut juga mengingatkan agar semua pihak tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan.

“Sebuah kebijakan harus dipikirkan secara matang dengan mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya untuk dicari jalan tengah yang paling baik. Jadi tidak perlu dibenturkan antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Kita semua bekerja sama dengan baik kok,” tutupnya.