Polemik 500 TKA China, Pengusaha Merasa Miris, Pemerintah Dicap Inferior

Rencananya 500 TKA ini akan dipekerjakan di dua perusahaan tambang nikel yang ada di Sultra, yaitu PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel.

Rencana kedatangan 500 TKA China itu juga membuat beberapa pihak angkat bicara. Ada yang merasa miris dan sedih mendengarnya, ada juga yang justru menilai pemerintah pusat terkesan inferior.

Miris

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) Suryani Sidik Motik misalnya, merasa miris mendengar rencana akan 500 TKA asal China yang dipekerjakan di dua perusahaan tambang nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara.

"Ada ketidakkonsistenan dari pemerintah. Melihatnya agak miris dan sedih. Pada masa pandemi ini kan yang perlu dijaga panglimanya adalah kesehatan. Kalau minta PSBB agar orang tidak datang, kemudian orang tidak bepergian, tidak pulang kampung, tiba-tiba ada 500 TKA yang datang itu menganggu sekali rasa keadilan," ungkapnya melalui diskusi virtual, Jumat (1/5/2020).

Suryani juga merasa heran, sebab bila kedua perusahaan tambang tersebut tengah mengembangkan pembangunan teknologi nikel dan membutuhkan tenaga ahli, maka seharusnya cukup dengan beberapa orang yang kompeten dalam bidangnya saja.

Inferior

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay juga merasa heran dengan rencana kedatangan 500 TKA asal China ke Sultra.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak inferior di hadapan para investor asal China yang mempekerjakan TKA asal Negeri Tirai Bambu itu di Indonesia.

"Kebijakan Pemerintah Indonesia yang memberi izin masuk kepada para TKA itu dinilai aneh. Ada kesan bahwa pemerintah sangat inferior jika berhadapan dengan investor asal China. Terkadang, kelihatan Indonesia kurang berdaulat jika sedang memenuhi tuntutan para investor tersebut," katanya kepada Kompas.com, Kamis (30/4/2020).

Padahal kata dia, pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Tenggara resah dengan rencana kedatangan TKA asal China tersebut di tengah pandemi virus corona (Covid-19)

"Ini mengingat penyebaran Covid-19 di Indonesia belum mereda. Grafik penyebarannya masih menunjukkan pertambahan. Orang yang positif corona semakin banyak. Yang meninggal juga semakin banyak," kata dia.

Suspend

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengatakan kedatangan 500 TKA China ke RI tak akan dalam waktu dekat.

Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan Aris Wahyudi menjelaskan, kedatangan 500 TKA China ke Indonesia masih tertunda.

Pasalnya, Indonesia baru saja menerapkan status pembatasan transportasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020.

"Itu masih jauh dari kedatangan. Bukan berarti hari ini kita teken, terus besok mereka tiba. Prosedurnya masih panjang karena mereka masih harus visa, imigrasi, Kemenkum HAM, ke kedutaan," ujar Aris dihubungi Kompas.com, Kamis (30/4/2020).

Dia memastikan, hadirnya 500 TKA China tersebut akan datang kala pemerintah telah mencabut status pembatasan transportasi.

"Jadi tidak dalam waktu dekat ini, bisa Juni, Juli. Kayaknya dari perusahaan memandang di-suspend," ujarnya.

Luhut

Bergulirnya isu kedatangan 500 TKA membuat Juru Bicara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi memberikan penjelasan.

Pertama, Jodi memastikan tidak ada kepentingan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan rencana kedatangan 500 TKA China tersebut. Sejak periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Luhut memang menangani urusan investasi, termasuk investasi asal China.

"Tidak ada kepentingan Pak Luhut pribadi di sana (soal 500 TKA China) selain hanya ingin melihat kemajuan daerah dan Indonesia sebagai pemain utama dalam peningkatan nilai tambah komoditas nikel," kata Jodi kepada Kompas.com, Kamis (30/4/2020).

Ia mengatakan, kedatangan para TKA China lantaran kemampuannya dibutuhkan. Sebab ucapnya, tenaga kerja lokal belum bisa menggantikan para TKA tersebut. Apalagi kata dia, perusahaan tempat TKA China dipekerjakaan menggunakan teknologi yang berasal dari Negeri Tirai Bambu tersebut.

Meski begitu ungkapnya, pemerintah tak tinggal diam. Agar kebutuhan sumberdaya manusia yang handal terpenuhi, pemerintah membangun politeknik di Morowali. Jodi menyebut akan ada 600 lulusan setiap tahunnya. Ia berharap nantinya para lulusan tersebut bisa secara bertahap menggantikan para pekerja asing.