5 BUMN Dapat Dana Talangan Rp 19,65 Triliun untuk Modal Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memberikan dukungan tambahan kepada badan usaha milik negara (BUMN) dalam rangka program Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi virus corona (Covid-19).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menjelaskan, dukungan tambahan diberikan kepada BUMN yang terdampak pandemi atau memiliki pengaruh terhadap hajat hidup orang banyak.

Dari 11 BUMN yang diberi dukungan tambahan oleh pemerintah, lima di antaranya disalurkan melalui mekanisme dana talangan untuk modal kerja dengan total nilai mencapai Rp 19,65 triliun.

"Dana talangan ini working capital jangka pendek, talangan investasi adalah sesuatu yang akan kembali. Ini bukan PMN, bukan penambahan modal secara permanen. Pemerintah talangi investasinya secara periode ini saja, harapannya BUMN bersangkutan bisa bergerak," jelas Febrio dalam konferensi video, Kamis (4/6/2020).

Kelima BUMN tersebut adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan Perum Perumnas.

Masing-masing dari BUMN tersebut secara berurutan mendapatkan alokasi dana talangan untuk modal kerja sebesar Rp 8,5 triliun, Rp 3,5 triliun, Rp 4 triliun, Rp 3 triliun, dan Rp 650 miliar.

Skema dukungan berupa dana talangan tersebut merupakan tambahan dari alokasi dukungan pemerintah kepada BUMN yang sebelumnya telah dianggarkan dalam APBN 2020 versi Perpres 54 Tahun 2020.

Secara keseluruhan, dalam program PEN, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk BUMN sebesar Rp 42,07 triliun.

Mekanisme pemerintah dalam menyalurkan dukungan tambahan pun beragam, mulai dari penyertaan modal negara (PMN), dana talangan untuk modal kerja, hingga subsidi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat memaparkan, total anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk dukungan kepada BUMN dalam program PEN mencapai Rp 52,27 triliun.

Dukungan tersebut diberikan kepada 12 BUMN yang turut serta dalam penyaluran subsidi, bansos, serta bakal diberikan baik dalam bentuk PMN hingga dana talangan.

Namun demikian, dalam pemaparan terbaru, pemerintah tak memasukkan Perum Bulog dalam skala prioritas.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, Bulog memang tak dimasukkan daftar BUMN yang mendapat skala prioritas pemerintah.

Saat ini, anggaran Rp 10,56 triliun untuk Bulog masuk perhitungan bantuan sosial melalui Kementerian Sosial sehingga total dukungan tambahan pemerintah menjadi Rp 42,07 triliun.

"Iya, masuk melalui Kemensos," kata Askolani.