Pemerintah Targetkan 2023 Ekonomi RI Bisa Kembali Tumbuh 5 Persen

Tim Asistensi Menko Perekonomian Raden Pardede mengatakan, setidaknya pada tahun 2023 mendatang, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah bisa kembali ke level normal di kisaran 5 persen.

"Kami katakan, dalam mendesain kebijakan ini, kita harus punya target. Di 2022 atau 2023, minimal kita harus kembali ke pertumbuhan 5 persen," jelas Raden dalam video conference, Selasa (9/6/2020).

Seperti diketahui, akibat pandemi Covid-19 realisasi pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal I-2020 tertekan cukup dalam, yaitu hanya tumbuh 2,97 persen. Angka tersebut lebih rendah dari kuartal IV-2019 yang sebesar 4,97 persen, dan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun lalu yang sebesar 5,07 persen.

Raden pun mengatakan, kinerja perekonomian pada kuartal II tahun ini akan lebih tertekan dan kemungkinan bakal masuk ke zona negatif.

Namun demikian, pihaknya mengatakan pada tahun 2023 mendatang pemerintah bisa kembali meningkatkan kinerja ekonomi. Harapannya, angka kemiskinan dan pengangguran yang mengalami peningkatan bisa kembali ke level sebelum pandemi.

"Job creation kalau bisa juga kembali ke situ (level pre-Covid-19). Maka penciptaan lapangan kerja diharapkan bisa kembali ke 1,5 juta hingga 2juta pekerjaan nantinya," jelas Raden.

"Untuk kemiskinan juga harus kembali ke 9 persen. Sementara sekarang kita semua tahu pasti naik, baik kemiskinan dan pengangguran," ujar dia.

Untuk itu, pemerintah bersama otoritas terkait pun telah menggelontorkan berbagai kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian, baik dari sisi fiskal maupun moneter.

Pemerintah juga telah menaikkan anggaran penanganan Covid-19 dari Rp 405,1 triliun menjadi Rp 677,2 triliun. Dengan demikian anggarannya membengkak Rp 272,1 triliun atau sebesar 67 persen.

Lebih rinci, anggaran tersebut dialokasikan untuk kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan atau jaring pengaman sosial masyarakat Rp 203,9 triliun, untuk pelaku UMKM Rp 123,46 triliun, serta dunia usaha Rp 120,61 triliun.

Terakhir, pemerintah juga mengguyur BUMN sebesar Rp 44,57 triliun dan dukungan untuk sektoral sera Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah sebesar Rp 97,11 triliun.