DPR Setujui Asumsi Makro dalam RAPBN 2021, Berikut Rinciannya

Dengan demikian, kerangka ekonomi makro dalam tersebuti bisa dilanjutkan untuk dibahas dalam tahap berikutnya, sebelum nantinya dibacakan Presiden Jokowi dalam Nota Keuangan pada Agustus mendatang.

"Maka terhadap pandangan-pandangan fraksi tersebut, telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah dan dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme dewan," kata Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar, dalam live streaming Rapat Paripurna DPR, Senin (15/6/2020).

Di dalam KEM PPKF tersebut, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi pada tahun depan mencapai 4,5-5,5 persen. Sementara nilai tukar rupiah dipatok Rp 14.900 hingga Rp 15.300 per dolar AS.

Catatan Nasdem dan Gerindra

Namun demikian, beberapa fraksi partai memberikan catatan terhadap asumsi makro yang dirancang pemerintah.

Fraksi Partai Gerindra dan Partai Nasdem menilai target pertumbuhan ekonomi pemerintah terlampau tinggi. Sebab, hal tersebut berkaitan dengan ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi virus corona (Covid-19) belum diketahui kapan akan berakhir.

"Agar penyusunan, perumusan RAPBN lebih teliti, detil, dan tertib dengan pertimbangan ekonomi dunia dan domestik di masa pandemi ini, agar target dan outlook realisasi tidak terlalu besar mengingat pandemi virus corona tidak ada yang tahu kapan berakhir dan dampak ke depannya," ujar Juru Bicara FPGerindra Soepriyatno.

"Artinya apabila angka-angka proyeksi KEM PPKF pada 2021 khususnya proyeksi pertumbuhan ekonomi tidak dususun secara over confidence," jelas dia.

Dia pun mengatakan, dengan tingginya target pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam RAPBN 2021 dikhawatirkan bakal menjadi alasan defisit yang kian lebar serta meningkatkan rasio urang pemerintah.

Pasalnya, perekonomian domestik dan global masih diliputi perlambatan akibat pandemi.

Adapun Fraksi Partai Nasdem menilai, target pertumbuhan ekonomi pemerintah tersebut terlampau optimistis dan cukup tinggi.

Pasalnya, hingga saat ini pemulihan ekonomi belum berjalan baik dan belum ada kepastian mengenai ujung dari pandemi Covid-19.

"Namun demikian, Nasdem memahami pemahanan sesui dengan situasi ekonomi nasional tahun ini," jelas dia.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Selasa (12/5/2020) yang lalu sempat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2021 pada Rapat Paripurna DPR RI.

Di dalam paparannya, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan tema KEM PPKF 2021 disusun mengacu pada arah pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2020.

Namun demikian, Bendahara Negara itu menjelaskan dengan adanya pandemi virus corona (Covid-19) di awal tahun menyebabkan pemerintah untuk menyesuaikan KEM PPKF dengan kondisi fundamental yang tengah dihadapkan pada kondisi ketidakpastian yang tinggi.

"KEM PPKF disusun di tengah pandemi Covid-19 yang mencerminkan berbagai ketidakpastian tinggi akibat penyebaran Covid-19 secara global yang sampai saat ini belum daat dipastikan dan bagaimana diatasi," ujar Sri Mulyani dalam paparannya.

Dengan mempertimbangkan segala risiko dan ketidakpastian yang ada, serta potensi pemulihan ekonomi global dan nasional di tahun depan, Sri Mulyani mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2021 adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi: 4,5-5,5 persen;
Inflasi: 2,0-4,0 persen;
Tingkat suku bunga SBN 10 tahun: 6,67-9,56 persen;
Nilai tukar Rupiah: Rp 14.900-Rp15.300 per dollar AS;
Harga minyak mentah Indonesia: 40-50 dollar AS per barrel;
Lifting minyak bumi: 677-737 ribu barrel per hari;
Lifting gas bumi :1 juta-1,17 juta barrel setara minyak per hari.