Asosiasi Industri dan Kontraktor Ketenagalistrikan Tagih Utang Rp 4,5 Triliun ke PLN

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima asosiasi industri dan asosiasi kontraktor bidang ketenagalistrikan melayangkan surat permohonan pelunasan pembayaran proyek pengadaan kepada PT PLN (Persero).

Dikutip dari draf surat yang diterima Kompas.com, PLN memiliki utang kurang lebih sebesar Rp 4,5 triliun.

Utang ini harus dibayar kepada lima asosiasi ketenagalistrikan, yakni Himpunan Kontraktor Ketenagalistrikan dan Mekanikal Indonesia (HIKKMI), Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI), Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia ( AKLINDO), Asosiasi Pabrikan Tower Indonesia (ASPATINDO), dan Asosiasi Pabrik Kabel Listrik Indonesia (APKABEL).

"Data outstanding tagihan atau keterlambatan pembayaran yang sudah ada saat ini mencapai kurang lebih Rp 4,5 triliun. Terdiri dari, APKABEL Rp 1,78 triliun, ASPATINDO Rp 400 miliar, Kontraktor Rp 2 triliun," tulis kelima asosiasi tersebut, dikutip Selasa (30/6/2020).

Dalam surat yang telah dikirimkan pada 12 Juni lalu itu, keterlembatan pembayaran yang dilakukan PLN sudah mencapai 4 hingga 9 bulan.

"Selain itu untuk beberapa kontrak pekerjaan juga masih terdapat masalah. Khususnya perihal penyelesaian dan pengakhiran kontrak yang ditunda atau belum jelas sumber pendanannya," tulis ke-lima asosiasi.

Ketua Umum APKABEL Noval Jamallulail mengatakan, pada tanggal 20 Juni 2020, direksi PLN sudah menanggapi surat tersebut.

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, PLN berkomitmen untuk melunasi tagihan pembayaran tersebut.

Namun, tengah terpukulnya kinerja keuangan akibat pandemi Covid-19, PLN mengaku belum mampu melunasi seluruh tagihan yang disampaikan.

"Baru ada potensi uang Rp 2,3 triliun yang akan didapat. Saat ini dari Rp 2,3 triliun, baru ada Rp 514 miliar yang segera akan dibayarkan minggu ini," katanya.

Noval berharap, PLN dapat segera melunasi seluruh tagihan yang ada saat ini. Sebab, di tengah kondisi pandemi Covid-19, pihaknya juga mengalami keterpurukan kinerja keuangan.

"Jika tidak ada penyelesaian dalam waktu 2-3 bulan ke depan, maka sebagian besar pabrik kabel akan tutup beroperasi dan terpaksa merumahkan atau mem-PHK kan pekerja," ucapnya.