Kata Hashim, 2 Bulan Jadi Menhan, Kakaknya Bisa Menghemat APBN Rp 50 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Adik Menteri Pertahanan (Menhan), Probowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menyebut Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bisa menghemat anggaran hingga Rp 50 triliun meski kakaknya baru menjabat 2 bulan.

"Dalam 2 bulan jadi menteri, dia (Prabowo Subianto) membatalkan kontrak-kontrak alutsista, kontrak-kontrak senjata di Kementerian Pertahanan senilai Rp 50 triliun atau 3,4 miliar (dollar AS) dia batalkan," ujar Hashim dikutip dari Youtube Kompas TV, Minggu (19/7/2020).

Menurut Hashim, kakaknya tersebut pernah bercerita soal kontrak pembelian alat pertahanan negara yang nilainya fantastis dan bisa memboroskan APBN.

"Kenapa? Saya masih ingat, malam tahun baru dia berlibur ke tempat saya di Bali, terus dia buka ke saya. Shim (Hashim), saya batalkan, saya batalkan kontrak-kontrak 3,4 miliar dollar AS," kata Hashim.

"Saya kaget, saya hitung-hitung saat itu kursnya Rp 50 triliun. Dia (Prabowo Subianto) batalkan, dia tak mau tanda tangan, uang itu dikembalikan ke Menteri Keuangan," kata Hashim lagi saat mengingat pertemuan dengan kakaknya yang saat itu baru masuk kabinet Jokowi.

Sebelumnya, Hashim juga menyinggung soal perusahaannya yang mendapat izin untuk melakukan budi daya dan ekspor benih lobster.

Dia menegaskan, tidak ada unsur KKN dalam penetapan perusahaannya, PT Bima Sakti Bahari (BSB) yang mendapatkan jatah ekspor benih lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Kami sudah mengekspor mutiara sejak 1986 lewat perusahaan Bima Sakti Bahari. BSB kemudian berancang-ancang pindah ke budidaya hasil laut, seperti lobster, karena ekspor mutiara terhenti," tegas Hashim.

Hashim diketahui merupakan ayah dari Rahayu Saraswati. Putrinya saat ini tercatat sebagai Direktur Utama BSB dan juga politikus Partai Gerindra.

"Saat kakak saya (Prabowo Subianto) diangkat menteri, puluhan broker mendekati mengajak kerja sama. Saya tak melayani,” kata Hashim.

Hashim menyebut jika perusahaannya memiliki kompetensi di bidang kelautan, karena sudah melakukan budi daya dan ekspor mutiara sejak 1989.

Hashim menyebut jika ekspor benih lobster dilakukan sesuai dengan peraturan menteri, dimana ekspor lobster akan dilakukan jika perusahaannya sudah membudidayakannya.

"Tak ada budidaya, tak boleh ekspor. Saya kira tujuannya misinya mulia, kemuliaan dari tujuan ini kok selalu difitnah," kata Hashim. 

Hashim menegaskan jika praktik korupsi juga bertentangan dengan Prabowo Subianto. Menurut, tuduhan KKN dalam penunjukan BSB sebagai eksportir lobster tak berdasar.

"Kalau saya mau korupsi, saya korupsi di Kementerian Pertahanan, kalau saya mau korupsi besar-besaran, ngapai saya pilih lobster," ujar Wakil Ketua DPP Partai Gerindra ini.