Permintaan Seret, Laba Perusahaan Pembiayaan Merosot 65 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Indikator kinerja perusahaan pembiayaan atau multifinance menurun sebagai dampak pandemi Covid-19.

Hal ini dipengaruhi oleh lesunya permintaan kredit, baik motor, mobil, maupun pembiayaan lain.

Per Juni 2020, penjualan mobil baru turun 46 persen dan penjualan motor baru turun 40 persen.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan, laba perusahaan pembiayaan anjlok hingga 65 persen secara tahunan atau year on year (yoy) per Mei 2020.

Laba hanya tinggal Rp 2,6 triliun dan kemungkinan melanjutkan tren penurunan pada sisa tahun 2020.

Pandemi Covid-19 juga mengerek kredit macet (non performing financing/NPF) naik di level 4,1 persen. Kredit macet naik 51 persen secara tahunan (yoy) dibanding tahun sebelumnya.

"Misalnya penjualan roda empat tidak meningkat signifikan. April 7.800 unit. Mei 3.500 unit. Juni meningkat 13.000 unit. Juli tidak begitu terjadi pergerakan. Agustus juga demikian. Ini buying power (daya beli) turun, Covid-19 belum kunjung turun," kata Suwandi dalam webinar Infobanktalknews, Rabu (12/8/2020).

Suwandi menyampaikan, aset perusahaan pembiayaan (PP) juga menurun 1,42 persen (yoy). Dari total aset Rp 507 triliun, 44 persen atau Rp 224 triliun merupakan aset PP terafiliasi ATPM, 32 persen (Rp 163 triliun) aset terafiliasi bank, dan 24 persen (Rp 120 triliun) aset PP tidak terafiliasi.

Piutang pembiayaan pun sama. Tercatat, piutang pembiayaan menurun 6,4 persen (yoy).

Dari total piutang Rp 420 triliun, 60 persen atau Rp 252 triliun merupakan piutang pembiayaan multiguna, Rp 129 triliun pembiayaan investasi, dan Rp 24 triliun pembiayaan multiguna.

"Ada korelasi pertumbuhan PP tidak beda jauh dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau ekonomi di sekitar 5 persen, angkanya (pertumbuhan PP) bisa 4-7 persen dari pertumbuhan ekonomi," ujar Suwandi.

Adapun untuk bertahan di tengah pandemi Covid-19, perusahaan pembiayaan melakukan sejumlah cara seperti mengefisiensi biaya, lebih selektif memilih debitur sebagai new normal di sektor pembiayaan usai pandemi, dan memanfaatkan sumber dana yang ada.

"Kita efisiensi biaya, itu sudah pasti. Lebih memanfaatkan teknologi seperti rapat-rapat virtual. Kami akan lebih selektif memilih debitur ke depan," jelasnya. 

Risiko masih ada

Berdasarkan hasil monitoring Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga 11 Agustus 2020, progress penerapan program restrukturisasi terhadap debitur yang terdampak Covid-19m

Ini mencakup 4.823.271 kontrak dengan total outstanding pokok sebesar Rp150,43 triliun dan bunga sebesar Rp 38,03 triliun.

Bambang W. Budiawan, Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B OJK menyebut, kontrak yang permohonannya masih dalam proses sebanyak 350.140 kontrak dengan total outstanding pokok sebesar Rp16,34 triliun dan bunga sebesar Rp 3,90 triliun.

“Kontrak yang disetujui oleh perusahaan pembiayaan untuk dilakukan restrukturisasi sebanyak 4.187.726 kontrak dengan total outstanding pokok sebesar Rp124,34 triliun dan bunga sebesar Rp31,73 triliun,” tuturnya. 

Sementara itu, lanjutnya, kontrak yang permohonannya tidak sesuai dengan kriteria sebanyak 285.405 kontrak dengan total outstanding pokok sebesar Rp9,75 triliun dan bunga sebesar Rp2,40 triliun.

Langkah restrukturisasi tersebut harus dilakukan demi menjaga agar tidak terjadi lonjakan NPF secara masif.

Namun, restrukturisasi ini sejatinya bukanlah solusi terakhir, karena setelahnya, ada permasalahan likuiditas dan solvabilitas yang mengintai Multifinance. Di tengah pengetatan likuiditas yang dialami bank sebagai sumber dana terbesar mutifinance, tentu, multifinance harus mencari alternatif pendanaan lainnya.

“Lalu selain dari adanya restrukturisasi juga dari sisi cashflow akan susah bertumbuh kalau cashflow-nya masih kering akan sulit bagi bisnis mereka. apalagi perusahaan pembiayaan ini 89% pendanaan dari pinjaman,” terang Bambang.