Monopoli Bisnis Pelumas Dinilai Bisa Matikan Perusahaan Kecil

Bahkan Perdippi menyebut, hal tersebut bisa mematikan perusahaan-perusahaan kecil yang bergerak di industri pelumas.

Ketua Dewan Penasehat Perdippi Paul Toar mengatakan, di industri pelumas nasional kebanyakan pemain dari perusahaan kecil, sebelum akhirnya bisa membesar. Oleh karena itu, kesehatan industri ini dinilai sangat penting terhadap pertumbuhan perekonomian.

"Jadi katakanlah kalau ada praktek monopoli, apa yg terjadi? Banyak pelumas kecil akan terhambat untuk tumbuh, bahkan tidak tertutup kemudian bahwa mereka akan mati," ungkapnya dalam webinar tentang Dugaan Praktek Monopoli dalam Bisnis Pelumas, Kamis (3/9/2020).

Menurut Paul, saat ini keuntungan dari beberapa perusahaan pelumas mulai menurun. Padahal, perusahaan-perusahaan kecil tersebut memiliki potensi untuk tumbuh jika tak ada praktek monopoli.

Ia bilang, dengan semakin banyak perusahaan yang tumbuh tentu akan semakin baik dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, hal ini terhambat oleh praktek monopoli.

"Ini karena ada ada praktek-praktek yang menggunakan kekuatan itu. Apakah ini akan menguntungkan pemegang merek itu? Saya rasa tidak. Ini justru akan menghambat perekonomian nasional," ungkapnya.

Kendati demikian, Paul tak menyebutkan secara sepsifik perusahaan pelumas yang diduga melakukan praktek monopoli. Namun, seperti diketahui, PT Astra Honda Motor (AHM) sedang terlibat kasus tersebut.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah menyidangkan kasus dugaan monopoli oleh AHM dalam pemasaran pelumas kendaraan roda dua dengan nomor perkara 31/KPPU-I/2019.

Perusahaan diduga melakukan pelanggaran pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal ini mengenai perjanjian tertutup, yang melarang para pelaku usaha melakukan perjanjian dengan persyaratan tertentu.

Dalam pasal 47 dan pasal 48 beleid tersebut, disebutkan jika terbukti bersalah maka pelaku terancam sanksi berupa tindakan administratif. Serta pidana denda mulai dari Rp 5 miliar sampai maksimal Rp 25 miliar, atau kurungan pengganti denda, selama-lamanya 5 bulan.