Bukan Hanya Helm, Spakbor Juga Bukan Aksesori Wajib di Sepeda

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi menegaskan, aturan tersebut hadir sebagai jaminan keselamatan para pesepeda saat di jalan.

Dalam pelaksanaannya, Kemenhub tidak mewajibkan atribut-atribut yang harus dikenakan oleh pesepeda. Misal saja, spakbor sepeda.

“Dalam PM 59/2020 ini diatur mengenai beberapa persyaratan keselamatan. Misalnya untuk penggunaan helm maupun spakbor tidak diwajibkan dan bersifat opsional. Untuk spakbor bahkan dikecualikan bagi sepeda balap, sepeda gunung, dan sepeda lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutur Budi, dalam keterangan tertulis, Senin (21/9/2020).

Menurut Budi, penggunaan helm bagi para pesepeda di jalan umum juga tidak diwajibkan namun masyarakat tetap dapat menggunakan helm sebagai bagian dari keselamatan saat bersepeda.

Ia berharap dengan lahirnya PM 59/2020 ini dapat cepat diimplementasikan hingga ke daerah-daerah tingkat kabupaten atau kota.

“Kami ingin kelanjutan regulasi ini implementasinya bisa cepat di daerah-daerah. Saya sudah kirim surat ke seluruh Gubernur dan kantor-kantor untuk menyiapkan beberapa fasilitas pendukung bagi pesepeda hingga tingkat kota kabupaten," ujarnya.

"Artinya ada kewajiban bagi pemerintah untuk secara bertahap menyiapkan infrastruktur bagi pesepeda sehingga menjamin keselamatan bersepeda,” tambah Budi.

Salah satu fasilitas pendukung yang didorong pengadaannya antara lain adalah parkir umum untuk sepeda.

"Arahan kita parkir sepeda harus mudah dijangkau oleh pesepeda, lokasinya tidak terlalu jauh sehingga akan mendorong minat masyarakat cepat bertambah untuk bersepeda," ujar dia.

Kemenhub berharap, PM 59 tahu 2020 dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan sepeda sebagai alat transportasi yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari dan untuk berpindah tempat dalam jarak dekat.

“Sekarang mumpung timbul fenomena penggunaan sepeda untuk kegiatan sehari-hari di masyarakat, kami bantu untuk mengembangkan minat tersebut,” ucapnya.