Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Bos BTN: Dana PEN untuk Sektor Perumahan Masih Sangat Kecil

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang senilai Rp 695,2 triliun, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun untuk insentif di sektor perumahan.

Kendati demikian, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Pahala Mansury menyatakan, nilai insentif tersebut terbilang masih sangat kecil.

"Secara keseluruhan, jumlah tambahan yang disalurkan ke properti di 2020, dibandingkan keseluruhan upaya untuk tambahan APBN tahun ini dalam anggaran PEN, Rp 1,3 triliun itu merupakan proporsi yang sangat kecil dari dana PEN," ujarnya dalam webinar Iluni UI, Rabu (23/9/2020).

Ia menjelaskan, insentif sektor perumahan tersebut diperuntukkan pada KPR skema subsidi selisih bunga (SSB) sebanyak 127.000 uni rumah. Tapi, Pahala berharap nilai insentif ini bisa lebih besar lagi.

Pasalnya, sektor perumahan sangatlah strategis karena memiliki efek domino pada 174 industri lainnya.

Sehingga, diperkirakan bantuan yang diberikan pemerintah pada sektor ini akan berdampak pada sekitar 25juta hingga 30 juta pekerja yang ada di dalamnya.

"Bukan hanya pekerja yang bangun rumahnya saja, tapi juga pekerja di sektor lain, seperti di bahan bangunan," imbuhnya.

Pahala mengatakan, perumahan merupakan salah satu sektor yang tetap mampu tumbuh 2,30 persen pada kuartal II-2020, ketika sebagian besar sektor ekonomi lainnya mengalami terkontraksi akibat dampak buruk pandemi Covid-19.

Menurutnya, kinerja positif ini perlu terus di dorong untuk bisa terjaga pertumbuhannya. Oleh sebab itu, Pahadal berharap, pada alokasi anggaran PEN di tahun 2021 pemerintah bisa lebih meningkatkan insentif pada sektor perumahan.


"Ini diharapkan ini di 2021, alokasi yang bisa diberikan untuk menggerakkan sektor properti ditingkatkan kembali. Dengan adanya stimulus di 2021 yang bisa diberikan, maka tentu perkembangan yang dapat dilihat di sektor properti bisa semakin ditingkatkan lagi," pungkas Pahala.

https://money.kompas.com/read/2020/09/23/161612726/bos-btn-dana-pen-untuk-sektor-perumahan-masih-sangat-kecil

Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke