Kata Menko Airlangga, Pilkada akan Dorong Perputaran Uang dan Serap Tenaga Kerja

Untuk diketahui, Pilkada bakal dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.

"Untuk Pilkada akan ada sirkulasi dana baik dari calon-calon yang mengikuti Pilkada, maupun dana penyelenggaraan Pilkada dari KPU dan Bawaslu," jelas Airlangga ketika memberikan keterangan pers, Jumat (2/10/2020).

Selain itu, menurut Airlangga, pelaksanaan Pilkada juga bisa bakal menyerap tenaga kerja.

Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pelaksnaaan Pilkada sebesar Rp 20,46 triliun.

"Untuk biaya penyelenggaraan Rp 19 triliun tentu menggunakan banyak sekali tenaga kerja yang nanti dilibatkan untuk penyelenggaraan," jelas Airlangga.

Sebelumnya, Airlangga pun sempat menyatakan menyatakan kenaikan kasus Covid-19 yang terjadi belakangan bukan merupakan akibat dari rangkaian pelaksanaan Pilkada yang bakal dilangsungkan pada 9 Desember 2020 mendatang.

Untuk diketahui, per Jumat (2/10/2020) hari ini, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia bertambah 4.317.

"Tadi disampaikan Pilkada ini tidak dalam tanda petik, kasus peningkatan tidak terkait dengan Pilkada," jelas Airlangga.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan pemerintah menambahkan anggaran untuk penyelanggaran Pilkada 2020 sebesar Rp 5,23 triliun dari APBN.

Penambahan anggaran dilakukan untuk mendanai biaya protokol kesehatan pada pelaksanaan Pilkada. Padahal biasanya, penyelenggaraan Pilkada dinanai oleh APBD masing-masing daerah.

Bendahara Negara itu menjelaskan sebelumnya, anggaran pelaksanaan Pilkada direncanakan sebesar Rp 15,23 triliun. Namun dengan penambahan anggaran dari APBN, maka biaya untuk pelaksanaan Pilkada meningkat jadi Rp 20,46 triliun.

"Untuk Pilkada, total anggaran sebelum ada protokol kesehatan Rp 15,23 triliun dan didanai oleh APBD, dengan adanya protokol kesehatan menjadi Rp 20,46 triliun," jelas Sri Mulyani ketika memberikan keterangan pers APBN KiTA, Selasa (22/9/2020).