DPR: Kepiawaian Menteri Keuangan Penting di Tengah Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meraih penghargaan sebagai Finance Minister of the Year for East Asia Pacific tahun 2020 oleh Majalah Global Markets.

Sri Mulyani kembali mendapat penghargaan tersebut untuk kedua kalinya setelah tahun 2018 memperoleh penghargaan serupa.

"Gelar ini merupakan salah satu bentuk keseriusan dan kerja keras seluruh jajaran Kementerian Keuangan dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/10/2020) malam.

Menurut anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad, pandemi Covid-19 merupakan media untuk menguji kepemimpinan para pimpinan lembaga pemerintahan maupun nonpemerintah.

Pandemi virus corona, kata dia, merupakan situasi luar biasa yang sangat ekskalatif, yang menuntut ketangguhan seorang pemimpin dalam kecepatan mengambil keputusan.

"Saya menjadi saksi bagaimana kepiawaian dan kecerdasan Menkeu dalam merumuskan suatu kebijakan fiskal di tengah pandemi Covid-19. Lahirnya Perppu Nomor 1/2020 tentang Penyelamatan sistem keuangan Negara dan industri Keuangan, sebagai bukti kecepatan Menkeu dalam membangun asumsi dan prediksi serta dampak ekonomi akibat Covid-19," kata Kamrussamad dalam keterangannya, Selasa (13/10/2020).

Selama 8 bulan masa pandemi, ujar dia, pihaknya selalu mengingatkan Menkeu agar memiliki basis data yang terintegrasi agar pijakan pengambilan keputusan lebih sustainble dan adaptif terhadap tantangan dinamika ekonomi masyarakat.

"Covid-19 menuntut tiga hal secara bersamaan bagi suatu negara yaitu menyelamatkan nyawa rakyat, menyelamatkan ekonomi warga dan melindungi kehidupan sosial warga. Ini sungguh maha berat bagi seorang menteri keuangan jika tidak memiliki kemampuan leadership," sebutnya.

Majalah Global Markets memberi penghargaan kepada Sri Mulyani lantaran dinilai layak atas prestasinya dalam menangani pandemi Covid–19 di Indonesia.

Majalah Global Markets menilai komitmen memberikan stimulus fiskal dalam bentuk perlindungan sosial, insentif perpajakan, penjaminan pinjaman dan subsidi bagi sektor usaha yang terdampak paling besar layak diapresiasi.

Selain itu, keputusan untuk memperlebar defisit melebihi batas maksimum yang di tetapkan dalam undang – undang sebesar 3 persen dari PDB juga menjadi alasan lain Menkeu memperoleh penghargaan tersebut.