Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Kemenkeu: Relaksasi Tarif PNBP Ringankan Beban Dunia Usaha hingga Uang Kuliah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memberikan relaksasi untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, salah satunya melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolasi menjelaskan, relaksasi PNBP dapat dinikmati oleh dunia usaha maupun masyarakat umum, sehingga membantu mengurangi beban akibat dampak pandemi Covid-19.

"PNBP ini menjadi salah satu tools (alat) untuk insentif kepada dunia usaha dan masyarakat, karena tarif PNBP itu dimungkinkan juga nol persen saat kondisi mendesak," ungkapnya dalam webinar Relaksasi PNBP di Masa Pandemi Covid-19, Senin (19/10/2020).

Aturan pengenaan PNBP hingga nol persen tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Lewat beleid ini, diharapkan bisa mendukung upaya pemerintah dalam meringankan dampak pandemi.

"Jadi, tarif nol persen ini dimungkinkan untuk korban bencana alam, mahasiswa yang tidak mampu, dan untuk hal-hal urgent (penting) lainnya yang mendesak," katanya.

Direktur PNBP Kemenkeu Wawan Sunarjo menambahkan, relaksasi PNBP diterapkan pada masing-masing kementerian/lembaga (K/L) yang melakukan pelayanan publik.

Relaksasi yang diberikan berupa pengenaan tarif sampai dengan nol persen, keringanan, dan pengaturan jatuh tempo.

Ia menjelaskan, dalam hal tertentu maka seseorang atau badan usaha dapat mengajukan permohonan keringanan PNBP kepada instansi atau K/L terkait berupa penundaan, pengangsuran, pengurangan, dan/atau pembebasan PNBP.

"Untuk tarif sampai dengan nol, dalam UU PNBP yang baru ini dibuka peluang seluas-luasnya, untuk penyelenggaraan kegiatan sosial, keagamaan, kenegaraan, dan penanggulangan bencana atau keadaan kahar, masyarakat yang tidak mampu, mahasiswa berprestasi, hingga UMKM," jelas dia.


Wawan mencontohkan beberapa relaksasi PNBP yang bisa dinikmati, seperti dispensasi perpanjangan SIM/STNK di Kepolisian, pembebasan Surat Keterangan Jalan di Kementerian Luar Negeri. Lalu, penundaan pembayaran Kontribusi Layanan Pos Universal di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kemudian keringanan UKT di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan pembebasan biaya perubahan hal yang tercantum dalam sertifikat fidusia di Kementerian Hukum dan HAM.

Serta, mengenai tarif nol untuk jasa penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk ekspor di Kementerian Perdagangan.

Adapun pembebasan tarif PNBP untuk SKA, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 137 Tahun 2020 tentang Penetapan Tarif Nol Rupiah Jasa Penerbitan Surat Keterangan Asal yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan Karena Pandemi Covid-19.

Wawan mengatakan, penerapan relaksasi PNBP ini berlaku maksimal untuk 6 bulan, jika melewati masa waktu tersebut maka diperlukan izin Menteri Keuangan.

Tentu ada syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan fasilitas tersebut.

"Alasannya dalam meminta keringanan ini harus di luar kemampuan wajib bayar, misalnya saat pandemi ini mengalami kesulitan likuiditas, tapi itu perlu melalui pembuktian dokumen yang sah," pungkasnya.

https://money.kompas.com/read/2020/10/19/134402526/kemenkeu-relaksasi-tarif-pnbp-ringankan-beban-dunia-usaha-hingga-uang-kuliah

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BCA Targetkan Bank Digitalnya Mulai Untung pada 2023

BCA Targetkan Bank Digitalnya Mulai Untung pada 2023

Whats New
Hadapi Krisis Pangan Global, Mentan SYL Minta Penggunaan Alsintan Diperluas

Hadapi Krisis Pangan Global, Mentan SYL Minta Penggunaan Alsintan Diperluas

Whats New
Ramai Video Kecelakaan Kereta dengan Truk Pengangkut Mobil, Ini Kata KAI

Ramai Video Kecelakaan Kereta dengan Truk Pengangkut Mobil, Ini Kata KAI

Whats New
Kisruh Meikarta, Gelontor Iklan Rp 1,5 Triliun hingga Gugat Pembeli

Kisruh Meikarta, Gelontor Iklan Rp 1,5 Triliun hingga Gugat Pembeli

Whats New
Gandeng Toko Krisna hingga Kadin, Pemerintah Perkuat Pemasaran UMKM Oleh-oleh

Gandeng Toko Krisna hingga Kadin, Pemerintah Perkuat Pemasaran UMKM Oleh-oleh

Whats New
Sejarah Sodetan Ciliwung yang Dibilang Jokowi Mangkrak 6 Tahun

Sejarah Sodetan Ciliwung yang Dibilang Jokowi Mangkrak 6 Tahun

Whats New
Keluhan Penumpang soal Beda Tinggi dan Celah Peron dengan Pintu KRL dan Janji KAI Tambah Fasilitas

Keluhan Penumpang soal Beda Tinggi dan Celah Peron dengan Pintu KRL dan Janji KAI Tambah Fasilitas

Whats New
Cara Cek Ongkir J&T, JNE, TIKI, SiCepat, dan Pos Indonesia

Cara Cek Ongkir J&T, JNE, TIKI, SiCepat, dan Pos Indonesia

Work Smart
LPS Sebut Likuiditas Perbankan Sehat, Kredit dan DPK Tumbuh

LPS Sebut Likuiditas Perbankan Sehat, Kredit dan DPK Tumbuh

Whats New
Kadin Dukung Target Pencapaian Investasi RI Rp 1.400 Triliun pada 2023

Kadin Dukung Target Pencapaian Investasi RI Rp 1.400 Triliun pada 2023

Whats New
PHK Melalui Surel Dinilai Tak Hormati Pekerja, Ini yang Seharusnya Dilakukan Perusahaan

PHK Melalui Surel Dinilai Tak Hormati Pekerja, Ini yang Seharusnya Dilakukan Perusahaan

Whats New
Kata Luhut, Aturan Subsidi Kendaraan Listrik Bakal Terbit Februari

Kata Luhut, Aturan Subsidi Kendaraan Listrik Bakal Terbit Februari

Whats New
Elon Musk Sebut Produsen Mobil Listrik di China Bakal Jadi Pesaing Ketat Tesla

Elon Musk Sebut Produsen Mobil Listrik di China Bakal Jadi Pesaing Ketat Tesla

Whats New
Penguatan Berlanjut, IHSG Kembali Masuki Zona 6.900

Penguatan Berlanjut, IHSG Kembali Masuki Zona 6.900

Whats New
Pangeran MBS Komplain ke Luhut gara-gara Gagal Negosiasi Kilang, Investasi Arab Saudi ke RI Tertunda

Pangeran MBS Komplain ke Luhut gara-gara Gagal Negosiasi Kilang, Investasi Arab Saudi ke RI Tertunda

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+