Tentang Wacana Pajak 0 Persen Mobil Baru yang Dimentahkan Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menegaskan kalau Kementerian Keuangan menutup pintu untuk menerapkan wacana pajak nol persen untuk mobil baru. Alasannya, karena karena sudah merencanakan insentif lain yang akan diberikan pada industri keseluruhan.

"Kami tidak mempertimbangkan saat ini untuk memberikan pajak mobil baru nol persen seperti yang disampaikan industri maupun Kementerian Perindustrian," ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya, Selasa (20/10/2020).

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, insentif untuk sektor industri harus berimbang. Artinya menguntungkan suatu industri, di sisi lain merugikan sektor industri lain.

"Setiap insentif yang kita berikan akan kita evaluasi lengkap. Sehingga jangan sampai kita berikan insentif, di satu sisi berikan negatif ke kegiatan ekonomi yang lain," jelas Sri Mulyani.

Alasan Menperin

Wacana pemberian insentif pajak 0 persen untuk pembelian mobil baru pertama kali diusulkan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Agus berujar, kompenen besar dalam penentuan harga mobil salah satunya adalah pajak PPnBM. Sehingga dengan menghilangkan PPnBM, harga mobil baru akan jauh lebih rendah.

Pembebasan pajak PPnBM bertujuan agar masyarakat terdorong untuk membeli lebih banyak kendaraan roda empat, dan membuat sektor industri otomotif bergairah yang secara tidak langsung akan menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan industri otomotif diharapkan bisa menjadi salah satu obat penawar perlambatan perekonomian pasca-pandemi virus corona (Covid-19).

“Apalagi, industri otomotif merupakan satu dari tujuh sektor yang mendapat prioritas pengembangan dalam implementasi industri 4.0 sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0,” kata Agus.

Dia menyebutkan, pada 2019, lebih dari 1 juta kendaraan dijual di dalam negeri dan 300.000 telah diekspor ke seluruh dunia.

Menurut dia, keunggulan produk otomotif yang dibuat oleh pabrikan di Indonesia telah diakui hingga kancah global. Indonesia, ucapnya, tetah menjadi negara eksportir kendaraan completely built up (CBU) ke lebih dari 80 negara tujuan. Lima negara tujuan utama tersebut yaitu Filipina, Arab Saudi, Jepang, Meksiko, dan Vietnam.

Penjualan kendaraan roda empat atau lebih pada Juli lalu disebutkan mampu menembus angka 25.200 unit atau naik 100 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Penjualan pada Agustus mencapai 37.200 unit atau naik 47 persen dari bulan Juli.

Produksi kendaraan bermotor roda empat sepanjang tahun 2019 mencapai 1,28 juta unit dengan total nilai investasi hingga Rp 92,87 triliun. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1,5 juta orang di dalam ekosistem kendaraan bermotor.

“Begitu juga industri kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga pada tahun 2019, mencapai 7,29 juta unit. Sebanyak 810.000 unitnya untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor,” sambung Agus.

Sementara itu dilansir dari Antara, jika wacana itu direalisasikan, ia berharap harga kendaraan roda empat baru akan jauh lebih murah dibandingkan sebelumnya.

“Kalau kita beri perhatian agar daya beli masyarakat bisa terbantu dengan relaksasi pajak, maka kita terapkan. Kemudian pada gilirannya bisa membantu pertumbuhan industri manufaktur di bidang otomotif tersebut," kata dia.

Agus menambahkan kinerja industri otomotif pada semester pertama 2020 terbilang melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, meski mulai semester kedua tahun ini, ada perkembangan yang positif.

Adanya wacana itu disambut antusias Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) karena akan mendorong daya beli masyarakat.

"Harapannya masyarakat bisa membeli mobil baru. Dengan demikian pabrik mobil dan komponen dapat bekerja penuh kembali," kata Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto.

Tanggapan Honda

PT Honda Prospect Motor (HPM) memberikan tanggapan positif terkait keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menolak usulan pajak nol persen untuk mobil baru.

Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy mengatakan, perusahaan memahami bahwa pemerintah berniat memberikan stimulus atau insentif kepada dunia usaha demi perbaikan ekonomi secara keseluruhan, bukan hanya insentif ke satu jenis industri saja.

"Keputusan dari pemerintah, apapun itu, selalu didasari untuk perbaikan ekonomi. Kali ini Menkeu fokus memberikan stimulus fiskal yang bisa dinikmati oleh dunia usaha yang terdampak. Jadi tidak hanya memberikan insentif ke satu sisi," kata Yusak Billy dikutip dari Antara.

"Dengan begitu diharapkan ekonomi bisa bergerak dengan cepat. Apapun keputusan yang diambil pemerintah tentunya untuk perbaikan ekonomi kita semua," imbuh dia.