Sri Mulyani Sebut Pemerintah Bakal Dukung Pembiayaan Startup, Ini Penjelasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah bakal mendukung pertumbuhan perusahaan rintisan atau startup yang berbasis teknologi informasi (IT) di dalam negeri.

Salah satunya dengan membantu perusahaan rintisan tersebut untuk bisa mendapatkan pendanaan.

"Pemerintah juga telah meluncurkan program T-Corn untuk mencari startup yang berpotensial untuk bisa menerima pendanaan. Kami juga siap untuk  mendukung Unicorn dan Decacorn melalui program pengembangan sumber daya manusia (SDM)," jelas Sri Mulyani saat menjadi pembicara di acara Southeast Asia Development Symposium (SEADS) yang diadakan oleh Bank Pembangunan Asia (ADB), Rabu (21/10/2020).

Sri Mulyani menjelaskan di masa pandemi covid-19 menjadi momentum untuk pengembangan teknologi digital.

Sebab, teknologi digital menjadi jawaban agar setiap orang bisa tetap beraktivitas lantaran ada pembatasan sosial untuk menekan angka persebaran kasus pandemi.

Selain mendukung pembiayaan startup, sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah meluncurkan program 1.000 startup berbasis IT hingga 2024.

Harapannya, akan lahir startup unicorn hingga decacorn baru di Indonesia.

Untuk diketahui, unicorn adalah sebuah perusahaan startup yang memiliki valuasi hingga 1 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 14,1 triliun.

Sementara decacorn adalah perusahaan startup yang telah memiliki valuasi lebih dari 10 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 141 triliun.

Di Indonesia sendiri, perusahaan rintisan Gojek yang mengandalkan sharing economy sebagai bisnis intinya adalah satu-satunya perusahaan asal RI yang telah menyandang status decacorn.

Sebelumnya Sri Mulyani juga sempat menyatakan dukungan pemerintah untuk peningkatan aksesibilitas teknologi dan internet di Indonesia.

Salah satunya lewat pembiayaan APBN tahun depan yang berfokus untuk mempercepat proses digitalisasi di dalam negeri.

"Defisit fiskal tahun depan didesain sebesar 5,7 persen dari PDB. Ini sangat spesifik untuk mengakomodasi banyak prioritas, salah satunya mendukung proses pemulihan, namun yang terpenting dalam hal investasi teknologi informasi dan pengembangannya," ujar Sri Mulyani.