BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

Salah satunya, pada sidang tersebut Benny yang merupakan terdakwa dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menyebut, ada oknum yang diyakininya sebagai petinggi BPK berinisial AJP untuk membuatnya terseret kasus tersebut.

Dalam keterangan resmi BPK, Sabtu (24/10/2020), BPK menyatakan saat ini kasus Jiwasraya sudah masuk pada proses peradilan dan tidak ingin memberikan pendapat yang akan mengganggu proses tersebut.

Kendati demikian, BPK memastikan, saat ini Benny Tjokro sedang menghadapi proses penyidikan dalam kasus pencemaran nama baik terhadap pimpinan BPK.

Di sisi lain, BPK memastikan tidak ada upaya perlindungan pada pihak-pihak yang berkaitan dengan pemeriksaan kasus Jiwasraya.

"Pimpinan BPK tidak pernah melindungi pihak tertentu dalam pemeriksaan atau memaksakan hasil audit tanpa bukti yang jelas," terang BPK.

Selain itu, terhadap kasus Jiwasraya, BPK menyatakan, telah melakukan pemeriksaan investigasi maupun Penghitungan Kerugian Negara (PKN) berdasarkan permintaan aparat penegak hukum secara profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ketat dan terukur.

Semua hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau pihak aparat penegak hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban.

BPK pun memastikan menghormati seluruh hasil persidangan di Pengadilan Tipikor dalam kasus Jiwasraya.

"Terhadap pernyataan-pernyataan yang dapat mengganggu baik reputasi maupun kredibilitas

Sebelumnya, dalam persidangan Benny Tjokro menyatakan, awal mula perkara Jiwasraya yakni dari laporan audit investigasi BPK. Menurutnya, ada oknum di BPK yang memerintahkan agar ia terseret kasus tersebut.

"Di mana sewaktu tim audit sedang bekerja di kantor BPK, salah seorang anggota tim auditor diperintahkan oleh wakil ketua BPK berinisial AJP untuk mengasosiasikan saya dengan salah satu terdakwa lainnya tanpa harus adanya pembuktian!," tutur dia.

Dalam pledoinya, Benny sekaligus membantah tuduhan bahwa dirinya mengatur 90 persen investasi Jiwasraya di saham dan reksa dana. Menurutnya, tuduhan itu hanya opini dan asumsi mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo, yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini.