Wapres: Merger Bank Syariah BUMN Tak Menutup Akses UMKM Mendapatkan Permodalan

Namun, pandangan tersebut dibantah oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pasalnya, pemerintah disebut tengah menyiapkan berbagai langkah dukungan penguatan lembaga syariah nasional, selain mega merger bank syariah BUMN.

"Tidak ada alasan kekhawatiran beberapa pihak bahwa rencana merger bank syariah milik pemerintah akan menutup akses UMKM mendapatkan permodalan," katanya dalam sebuah webinar, Selasa (27/10/2020).

"Justru pemerintah sedang menyiapkan eksosistem syariah yang lengkap dari A sampai Z," tambahnya.

Lebih lanjut Mar'ruf memaparkan, selain penggabungan tiga bank syariah pelat merah, pemerintah juga berencana memperluas pembentukan bank wakaf mikro, untuk meningkatkan akses permodalan pelaku usaha ultra mikro.

Nantinya, bank wakaf mikro akan mendapatkan dukungan dari Kementerian Sosial untuk memberikan permodalan kepada pelaku usaha dengan nilai modal di bawah Rp 3 juta.

Sementara itu untuk memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha mikro dengan nilai modal di atas Rp 3 juta, pemerintah siap mendukung pengembangan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan koperasi syariah, yang nantinya didukung oleh lembaga keuangan mikro syariah (LKMS).

"Dengan berbagai kebijakan tersebut tidak ada alasan kekhawatiran beberapa pihak," kata Ma'ruf.

Sementara untuk rencana merger bank syariah BUMN sendiri, Ma'ruf berharap dapat segera beroperasi setelah ditandanganinya Conditional Merger Agreement (CMA) beberapa waktu lalu oleh tiga bank syariah pelat merah.

"Bank syariah baru ini diharapkan nantinya dapat beroperasi penuh pada Februari 2021," ucapnya.