Ada BPR Gagal, LPS Pastikan Kondisi Perbankan Masih Stabil

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) menjelaskan mengenai bank yang gagal yang terjadi selama masa pandemi Covid-19.

Sepanjang Januari-Oktober 2020, terdapat 6 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kendati demikian, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, jumlah tersebut sama dengan jumlah BPR yang ditangani LPS pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, kondisi ini dipastikan tidak akan membahayakan industri perbankan nasional.

"Jadi ini masih dalam tren yang wajar serta tidak membahayakan sistem perbankan," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (29/10/2020).

Purbaya menjelaskan, LPS telah melakukan penjaminan simpanan dan likuidasi terhadap 6 BPR yang dicabut izin usahanya tersebut.

Menurutnya, proses likuidasi yang dilakukan LPS tidak mempengaruhi kondisi industri perbankan secara keseluruhan.

"Serta pada tahun 2020 atau pada masa pandemi ini, tidak ada bank umum yang ditangani LPS," tegasnya.

Ia menekankan, kondisi perbankan masih stabil yang ditunjukkan oleh permodalan dan likuiditas yang memadai, serta profil risiko yang terjaga.

Tekanan pada perbankan selama masa pandemi masih dapat dikendalikan dengan baik.

"Sehingga memang tidak membahayakan sistem perbankan," kata Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya menyebutkan, ada tujuh bank gagal yang telah ditangani LPS sepanjang pandemi. Ketujuhnya merupakan BPR, bank kecil yang tidak menimbulkan dampak berbahaya.

Kendati demikian, ia memastikan bakal terus memonitor dan mewaspadai perkembangan di industri perbankan.

"LPS memonitor dan mewaspadai perkembangan yang terjadi. Memang sudah ada bank-bank kecil yang masuk ke LPS, mungkin mendekati enam hingga tujuh bank BPR, kecil. Tapi belum berada pada level yang menimbulkan atau membahayakan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers online KSSK, Selasa (27/10/2020).