Sri Mulyani Soroti Lambatnya Serapan Anggaran Pemerintah Daerah

Bendahara Negara itu menjelaskan, dari total belanja APBD yang sebesar Rp 1.080,7 triliun, hingga akhir Oktober baru terelaisasi Rp 678 triliun.

"Sehingga masih ada lebih dari Rp 400 triliun sendiri yang akan dieksekusi pada bulan November dan Desember," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/12/2020).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun mengatakan, kinerja serapan anggaran belanja pemerintah daerah perlu diberi perhatian lebih lantaran tidak secepat yang dia bayangkan.

Dia mencontohkan, dari total anggaran kesehatan pemerintah daerah yang dianggarkan sebesar Rp 30 triliun, hingga akhir Oktober baru terealiasi Rp 14,9 triliun.

Sementara untuk anggaran jaring pengaman sosial dari total Rp 22,8 triliun baru dieksekusi Rp 12,9 triliun atau 56,6 persen.

Untuk program dukungan ekonomi di daerah dari total alokasi yang sebesar Rp 19,2 triliun baru terealisasi Rp 14 persen atau Rp 2,7 triliun.

"Ini menggambarkan nampaknya pemerintah daerah sangat tergantung pemerintah pusat, program mereka sendiri realisasinya tidak sebanyak, secepat, dan seurgent yang dilakukan pemerintah pusat," jelas Sri Mulyani.

"Ini jadi pembelanjaran karena tentu kita berharap pada APBD untuk melakukan seluruh programnya sehingga bisa membantu countercyclical," ujar dia.

Sri Mulyani menjelaskan, dari pihak pemerintah pusat anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) hanya tersisa Rp 133,8 triliun untuk kuartal IV dari keseluruhan anggaran yang sebesar Rp 798,7 triliun.

Dengan sisa anggaran tersebut, pemerintah akan melakukan transfer secara bertahap, yakni masing masing sebesar Rp 68,2 triliun, Rp 57,3 triliun, dan Rp 8,18 triliun sepanjang Oktober hingga Desember 2020.

"Kita perkirakan seluruh transfer bisa dieksekusi mencapai 100 persen, atau 99,99 persen. Meski kita sudah transfer ke daerah, tapi APBD belum tentu mengeksekusi," ujar dia.