Pemerintah Siapkan Rp 60,5 Triliun Untuk Pengadaan Vaksin Tahun Depan

Sri Mulyani pun menjelaskan, anggaran pengadaan vaksin tersebut termasuk dalam total alokasi anggaran kesehatan yang mencapai Rp 169,7 triliun.

"Saya ingin sampaikan, program vaksinasi tentu baru mulai dijalankan dan akan berjalan terus di 2021. Oleh karena itu, selain tadi adalah anggaran kesehatan untuk 2020 yang sudah dicadangkan sebesar Rp 35,1 triliun, tahun 2021 juga sudah dianggarkan untuk vaksinasi," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual, Senin (7/12/2020).

Lebih rinci Sri Mulyani menjelaskan, dari total anggaran sebesar Rp 60,5 triliun tersebut, sebanyak Rp 18 triliun digunakan untuk antisipasi pengadaan vaksin dan Rp 3,7 triliun untuk pelaksanaan program vaksinasi.

Selain itu anggaran sebesar Rp 1,3 triliun untuk pembelian sarana dan prasarana laboratorium, serta Rp 1,2 triliun untuk pengadaan penelitian serta pengembangan (litbang) dan PCR oleh Kemenkes.

Terakhir, anggaran litbang dan PCR untuk Badan Pengawas Oban dan Makanan (BPOM) sebesar Rp 100 miliar.

"Dan kita juga masih mencadangkan iuran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) untuk para masyarakat yang tidak mampu yakni kelas 3," jelas Sri Mulyani.

Untuk diketahui, salah satu kandidat vaksin produksi Sinovac, perusahaan biofarmasi asal China, sebanyak 1,2 juta dosis baru saja tiba di Indonesia pada Minggu (6/12/2020) malam. Vaksin tersebut merupakan vaksin siap pakai yang dikirim ke Bio Farma untuk disimpan dan rencananya mulai didistribusikan tahun depan.

Selain Sinovac, di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/9860/2020 dijelaskan enam vaksin corona lain yang digunakan untuk program vaksinasi di Indonesia masing-masing diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, serta Pfizer Inc. and Biotech.