Ke Labuan Bajo, Sandiaga Uno Dicurhati Pelaku UMKM Soal Perizinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mendapatkan banyak masukan dari kalangan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepada para pelaku usaha, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengaku akan mempermudah perizinan demi memajukan pariwisata di Indonesia.

“Tentunya kita akan berpihak pada ekonomi rakyat, pada UMKM yang ada dalam lingkup pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkaitan dengan perizinan, regulasi, kita akan pangkas regulasinya,” ujar Sandiaga dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/1/2021).

Bagi Sandiaga, proses perizinan yang sederhana dapat mempercepat perputaran ekonomi.

Atas dasar itu, dia akan mempermudah perizinan seperti arahan dari Presiden Joko Widodo.

“Ketika saya menjabat sebagai Wagub DKI, masalah perizinan memang jadi prioritas. Saya mengikuti langkah pak Jokowi bahwa proses perizinan harus sederhana dan mudah untuk diakses masyarakat karena dampaknya akan mempercepat perputaran ekonomi,” kata dia.

Bahkan, Sandiaga akan memberikan insentif agar mereka bisa bertahan sekaligus menyiapkan diri untuk membangkitkan perekonomian pasca pandemi Covid-19.

“Kita akan berikan insentif agar mereka bertahan. Bukan hanya bertahan tapi mereka menyiapkan diri agar pascapandemi usaha mikro kecil menengah ini dapat menangkap untuk menjadi pemenang,” ungkapnya.

Sandiaga sempat berdialog dengan para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif Labuan Bajo di Inaya Hotel, Kabupaten Manggarai, NTT.

Saat itu, ada salah satu pelaku UMKM bernama Diah yang mengeluh ke Sandiaga soal kesulitan mengurus perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

“Kami menyediakan tempat untuk UMKM, memasok barang-barang mereka untuk di jual sebagai oleh-oleh khas dari Labuan Bajo dan NTT pada umumnya, tapi kendalanya mereka itu ketika meminta izin PIRT, mereka agak enggan memasukan barang karena izinnya itu lambat,” kata Diah ke Sandiaga.

Diah pun berharap Sandiaga sebagai Menparekraf yang baru bisa mengatasi permasalahan tersebut.

“Mungkin bisa difasilitasi pak karena ini sampai 6 bulan bahkan 9 bulan baru keluar. Yang tadinya semangat mau masukin barang dagangan tapi ketika perizinannya lama jadi kendor,” ungkap Diah.