Sri Mulyani Soroti Serapan Belanja K/L yang Lemah di Akhir Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Belanja pemerintah merupakan salah satu faktor pendorong kinerja perekonomian pada tahun 2020 lalu.

Pasalnya, konsumsi dan perdagangan yang merupakan penggerak ekonomi utama RI berkinerja lesu sepanjang tahun lalu.

Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada kuartal IV 2020 ternyata banyak kementerian/lembaga yang belum bisa melakukan realisasi belanja secara maksimal.

Termasuk belanja untuk program-program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

"Pada kuartal IV kita melihat, dari sisi realisasinya, banyak Kementerian/Lembaga yang belim bisa merealisir beberapa program seperti PEN dan lain-lain, dan ini yang nanti akan kita sampaikan dalam realisasi anggaran," jelas Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (27/1/2021).

Sri Mulyani mengatakan, hal itu menyebabkan kebijakan countercyclical yang dilakukan pemerintah menjadi tak cukup kuat bila dibandingkan dengan kuartal III.

Untuk diketahui, kebijakan countercyclical merupakan kebijakan untuk menjaga kestabilan ekonomi.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah akan mengrangi dan menaikkan pajak selama ekonomi sedang booming, serta meningkatkan belanja dan memangkas pemungutan pajak ketika sedang resesi.

Kinerja belanja K/L yang kurang optimal tersebut terjadi lantaran kebijakan pembatasan kegiatan yang kembali diberlakukan di kuartal IV.

Hal itu turut berpengaruh terhadap realisasi konsumsi masyarakat.

"Kita lihat di kuartal keempat kenaikan dari agregat demand tidak secepat karena kita melihat justru covid mulai menanjak sepenuhnya," jelas Sri Mulyani.

Untuk diketahui, sepanjang tahun 2020 realisasi belanja K/L mencapai Rp 1.055,0 triliun atau sekitar 126,1 persen dari pagu yang ditetapkan dalam Perpres 72/2020, yakni sebesar Rp 836,4 persen.

Realisasi tersebtu terdiri atas belanja pegawai yang realisasinya sebesar Rp 244,6 triliun, belanja barang Rp 416,5 triliun, dan belanja modal sebesar Rp 188,8 triliun.

Selain itu juga ada belanja bantuan sosial yang realisasinya sebesar Rp 205,1 triliun.