Marak Kasus Gagal Bayar Asuransi, OJK Terbitkan Aturan Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Aturan tersebut telah ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Riswinandi.

Aturan ditetapkan sejak tanggal 5 Februari 2021.

SEOJK Manajemen Risiko Asuransi adalah salah satu peraturan pelaksanaan dari Peraturan OJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Aturan ini dibuat guna menghindari risiko yang terjadi di perusahaan asuransi, termasuk risiko gagal bayar yang belakangan marak.

Adapun pengaturan yang perlu diatur lebih lanjut antara lain, manajemen risiko, struktur organisasi dari komite manajemen risiko, struktur organisasi fungsi manajemen risiko, hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan fungsi manajemen risiko, dan pengelolaan risiko atau perluasan kegiatan usaha bagi perusahaan asuransi.

Mengutip SEOJK, Selasa (23/2/2021), penerapan manajemen risiko wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha perusahaan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi.

"Perusahaan harus memiliki dan menerapkan strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko yang disusun secara tertulis," tulis aturan tersebut.

Nantinya, dewan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah bagi perusahaan asuransi syariah wajib melakukan pengawasan aktif.

Tiap-tiap perusahaan asuransi/reasuransi juga perlu menyusun kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Sementara itu, jenis-jenis risiko yang perlu dikendalikan ada 9 jenis, antara lain risiko strategis, risiko operasional, risiko asuransi, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.

SEOJK juga mengatur bahwa perusahaan asuransi/reasuransi harus memiliki struktur organisasi komite manajemen risiko dan struktur organisasi fungsi manajemen risiko.

"Pada saat SEOJK Manajemen Risiko Asuransi mulai berlaku, SEOJK Nomor 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dinyatakan tidak berlaku bagi perusahaan," tulis SEOJK.