Erick Thohir: Pemerintah Ingin Proyek Terus Dibangun, tapi Tidak dengan Utang

Namun, kata pria yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas LPI ini, kali ini pemerintah ingin menjalankan proyek strategis nasional tanpa mengandalkan dari utang.

Atas dasar itu, lanjut Erick, Presiden Joko Widodo membentuk Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

“Kita ingin mensinambungkam proyek-proyek nasional terus dibangun, terlepas kondisi Covid saat ini, tapi tidak dengan utang, malah di support melalui modal. Nah ini kita berharap pengembangan infrastruktur di Indonesia tetap berjalan dengan bantuan modal,” ujar Erick dalam acara CNBC Economy Outlook 2021, Kamis (25/2/2021).

Mantan bos Inter Milan itu menambahkan, nantinya dalam pembangunan proyek strategis nasional INA akan bekerja sama dengan investor asing.

Investor-investor yang bersedia menanamkan modalnya di Indonesia, kata Erick, percaya bahwa pertumbuhan ekonomi di Tanah Air ini akan terus meningkat.

“INA sendiri berpartner dengan banyak negara yang percaya pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Prioritas project yang ada di INA ada tiga, infrastruktur, tol, airport dan pelabuhan. Ini bagian bagaimana optimalisasi market dan kesinambungan aset di BUMN,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis total utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) per Desember 2020 yakni sebesar Rp 6.074,56 triliun.

Dengan demikian, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 38,68 persen. Utang tersebut berasal dari utang domestik ditambah utang luar negeri.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, Indonesia mempunyai kemampuan dalam membayar utang karena rasio pendapatan pajak terhadap utang lebih baik dibandingkan negara lain.

“Kita relatif lebih baik dan rasio penerimaan negara atau penerimaan pajak terhadap utang kita cukup bagus dibandingkan banyak negara,” kata Yustinus dalam webinar Kantor Staf Presiden dilansir dari Antara, Rabu (24/2/2021).