Soal Impor 1 Juta Ton Beras, Bulog: Belum Tentu Kami Laksanakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan, rencana pemerintah untuk impor beras 1 juta ton pada tahun ini belum tentu dilaksanakan.

Bulog masih akan memprioritaskan penyerapan beras dalam negeri.

"Walaupun kami ada penugasan impor 1 juta ton, belum tentu kami laksanakan. Kami akan prioritas dalam negeri yang memang sedang masa panen raya," ujar pria yang akrab disapa Buwas itu dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI, Senin (15/3/2021).

Menurut Buwas, dalam rapat kordinasi terbatas (rakortas) antarkementerian dan lembaga terkait pangan sebenarnya tidak ada pembahasan yang menyinggung importasi beras.

Meski demikian, Bulog mendapatkan penugasan tersebut.

"Kami laporkan memang dalam rakortas lalu itu tidak menyinggung masalah impor, tapi kemudian kami dapat penugasan impor 1 juta ton ini," ungkap dia.

Buwas menjelaskan, per 14 Maret 2021, stok beras Bulog mencapai 883.585 ton.

Terdiri dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 859.877 ton dan beras komersial sebesar 23.708 ton.

Sementara, musim panen raya berlangsung sepanjang Maret-April 2021, sehingga penyerapan beras oleh Bulog pada periode itu untuk CBP diperkirakan bisa mencapai 390.800 ton.

Artinya, setelah panen raya, maka pasokan beras untuk CBP saja sudah lebih dari 1 juta ton.

Angka itu dinilai sudah memenuhi ketentuan CBP per tahun sehingga dirasa tak perlu dilakukan importasi beras.

Buwas mengatakan, tren penyerapan beras terus meningkat. Pada minggu kedua Maret rata-rata penyerapan mencapai 3.500 ton per hari, naik dua kali lipat dibandingkan penyerapan di awal Maret yang 1.500 ton per hari.

"Jadi ada kemungkinan karena Maret-April panen raya maka produksi dan penyerapan akan terus meningkat," kata Buwas.

Buwas mengungkapkan, Bulog seringkali dihadapkan permasalahan sulitnya stok beras dikeluarkan.

Sebab, kebijakan CBP hanya fokus pada sisi hulu yakni penyerapan tetapi lemah di sisi hilir yakni penyaluran beras.

Hal itu seiring dengan dihapuskannya penugasan program bansos rastra kepada Bulog oleh pemerintah sejak 2018.

Padahal, program ini mampu menyalurkan beras Bulog sebanyak 2,6 juta ton per tahun.

Menurutnya, kapasitas gudang Bulog sendiri hanya mencapai 3,6 juta ton.

Oleh sebab itu, Buwas berharap pemerintah bisa mengevaluasi penugasan yang diberikan kepada Bulog.

"CBP merupakan kepentingan pemerintah, sementara pengolahan CBP hanya aktif pada sisi hulu, namun cenderung menurun pada sisi hilir. Ini yang menjadi permasalahan Bulog," kata Buwas.

"Serta seiring adanya penurunan aktivitas program pengolahan CBP di sisi hilir, maka saat ini pengadaan beras CBP seluruhnya dapat dipenuhi dari dalam negeri," lanjutnya.

Dia menegaskan, penugasan Bulog menyerap 1-1,5 juta ton beras untuk kebutuhan CBP per tahunnya tidak akan efektif jika tak disertai dengan kebijakan penyaluran beras yang tepat.

"Tanpa ada kebijakan penyaluran yang efektif, maka kebijakan CBP sejumlah tersebut perlu dipertimbangkan kembali, sehingga tidak membebani kinerja Bulog secara finanasial dan operasional," pungkas Buwas.