Sempat Tertunda Karena Pandemi, Kemnaker Dorong CPMI Dapatkan Kartu Prakerja

KOMPAS.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) mendapatkan kuota program Kartu Prakerja pada 2021.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (16/3/2021).

Menurut Ida, hal itu menjadi salah satu upaya Kemnaker untuk meningkatkan kompetensi para CPMI.

“Saya kira dalam Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Peningkatan kompetensi CPMI menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ujarnya.

Ida menjelaskan, sejak awal penyusunan Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, pemerintah telah menyepakati kuota khusus bagi CPMI.

Sayangnya, hal tersebut tertunda akibat pandemi Covid-19.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Selasa (16/3/2021), Ida menjelaskan, hingga kini, keinginan Kemnaker untuk mendapatkan kuota Kartu Prakerja bagi CPMI belum terpenuhi.

“Kita dorong terus agar CPMI dapat kuota Kartu Prakerja," tuturnya.

Peran Kemnaker dalam Kartu Prakerja

Dalam rapat kerja tersebut, Ida Fauziyah menjelaskan, terdapat total delapan platform digital dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja.

Kedelapan platform tersebut meliputi Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER), Tokopedia, Skill Academy, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolah.mu, dan Pijar Mahir.

"SISNAKER merupakan satu-satunya platform digital milik pemerintah sebagai pelaksana Program Kartu Prakerja,” jelas Ida.

Sebagai informasi, SISNAKER merupakan sebuah platform digital yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

SISNAKER menjadi platform untuk segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan, baik di pusat maupun di daerah.

Dalam kesempatan itu, Ida juga memaparkan mengenai tiga upaya Kemnaker untuk mendukung program Kartu Prakerja selama periode 2020.

Pertama, Kemnaker telah mendata tenaga kerja terdampak Covid-19 untuk diusulkan ke dalam waitlist program Kartu Prakerja. Terdapat sejumlah 2.175.000 orang yang telah berhasil didata, termasuk di dalamnya para CPMI.

"Kami juga menerbutkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Proses Bisnis, Tata Cara Pendaftaran, Seleksi, dan Penetapan Penerima Kartu Prakerja dengan Cara Luar Jaringan," kata Ida.

Permenaker itu, jelas dia, merupakan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 11 Tahun 2020.

Adapun upaya ketiga terkait dengan SISNAKER dari Kemnaker. Platform ini menjadi satu-satunya platform digital milik pemerintah yang menjadi mitra Program Kartu Prakerja.

Tercatat 586.049 penerima Kartu Prakerja telah berhasil melakukan transaksi pelatihan secara daring melalui SISNAKER.