Soal Penempatan Calon PMI, Menaker Usul Indonesia dan Taiwan Saling Kompromi

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengusulkan agar pemerintah Indonesia dan Taiwan duduk bersama atau berkompromi untuk menyikapi  penempatan para calon pekerja migran Indonesia (PMI).

“Baik itu, untuk calon PMI yang telah memiliki visa (sebelum terkena kebijakan zero cost atau tanpa biaya) dan pekerja migran yang belum memiliki visa pasca dikeluarkannya kebijakan zero cost,” ujarnya, dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Kamis (18/3/2021).

Pernyataan tersebut Ida sampaikan saat melakukan pertemuan secara daring dengan wakil otoritas Taiwan, yakni Kepala Kantor Taipei Economic and Trade Office in Jakarta (TETO Jakarta) Jon C.Chen, Kamis.

Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan, pihaknya ingin memperoleh informasi terkait sikap Taiwan terhadap penetapan Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nomor 9 Tahun 2020 tentang pembebasan biaya penempatan.

"Sebagai pembuat kebijakan atau regulator, kami ingin agar kebijakan yang kami keluarkan adalah tepat dan applicable (sesuai) dengan kondisi yang ada," kata Ida.

Selain memperoleh informasi, ia juga ingin meminta kejelasan, sekaligus membahas rencana penempatan kembali PMI ke Taiwan.

Hal tersebut Ida lakukan dalam upaya meningkatkan kerja sama ketenagakerjaan, khususnya bidang penempatan dan perlindungan PMI.

Ia menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), PMI yang bekerja di Taiwan saat ini berjumlah sekitar 265.000 orang. Jumlah ini menempati urutan terbesar kedua setelah Malaysia.

"Jumlah yang sangat besar ini tentu tidak terlepas dari baiknya perlindungan dan kesejahteraan yang diterima oleh para PMI di Taiwan," kata Ida.

Namun, sejak Desember 2020, pihak otoritas Taiwan telah mengeluarkan kebijakan penghentian sementara untuk penempatan PMI akibat ditemukannya sejumlah pekerja migran dari Indonesia yang terpapar Covid-19.

Terkait hal ini, pihak otoritas Taiwan meminta Pemerintah Indonesia melakukan supervisi terhadap Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) yang telah menempatkan pekerja migran terjangkit Covid-19.

Merespons otoritas Taiwan, tim evaluasi yang terdiri dari Kemnaker, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan BP2MI langsung melakukan supervisi terhadap 14 P3MI yang diduga telah menempatkan PMI tersebut.

"Hasil supervisi telah kami sampaikan kepada pihak otoritas Taiwan. Oleh karenanya, dalam pertemuan ini, kami ingin mendapatkan kejelasan dan tanggapan, serta tindak lanjut dari Otoritas Taiwan atas hasil supervisi dimaksud," ucap Ida.

Nasib 400 awak kapal indonesia

Pada kesempatan tersebut, Menaker Ida turut menanyakan permasalahan tentang nasib 400 awak kapal Indonesia yang stranded (terdampar) di perairan Taiwan.

Ratusan awak Indonesia tersebut bekerja pada kapal-kapal non-Taiwan. Hingga kini, mereka tidak bisa pulang ke Tanah Air karena belum mendapat izin otoritas berwenang di Taiwan untuk sign off (keluar) dari negara ini.

"Saya meminta kejelasan dan kepastian tentang kapan izin sign off dapat diberikan. Hal ini karena, kondisi para awak kapal sudah sangat rentan secara mental maupun fisik," kata Ida.

Pemerintah Indonesia, lanjut dia, sangat menaruh perhatian terhadap kasus-kasus awak kapal di luar negeri.

Atas dasar kemanusiaan dan guna menghindari hal-hal yang dapat merugikan. Pemerintah Indonesia berharap, otoritas Taiwan dapat segera mengeluarkan izin sign off terhadap awak kapal Indonesia yang stranded di Taiwan

Respon otoritas Taiwan

Menanggapi hasil supervisi terhadap 14 P3MI, Jon C.Chen mengatakan, pihak TETO akan berkoordinasi intensif dengan Kemnaker guna memperbaiki tata kelola penempatan PMI ke Taiwan.

“Dengan begitu, pelaksanaan penempatan PMI ke Taiwan dapat segera dilakukan kembali,” ucap Jon.

Terkait 400 awal kapal Indonesia, ia menyatakan, pihaknya akan kembali mengingatkan otoritas Taiwan untuk segera menyelesaikan kasus tersebut.

Lebih lanjut Jon mengatakan, pihak otoritas Taiwan masih mencari solusi yang tepat agar awak kapal memperoleh transportasi untuk bisa kembali ke Indonesia.

"Sampai saat ini, kami belum dapat informasi pastinya. Namun, informasi dari Bu Menteri akan kami sampaikan kepada otoritas di Taiwan untuk mencari solusi dalam mempercepat pemulangan awak kapal ini," katanya.

Menanggapi respon Jon C.Chen, Menaker Ida kembali menaruh harapan besar kepada pihak otoritas Taiwan agar segera memberikan sign off.

"Benar Pak, saya tunggu informasinya. Sudah satu tahun para awak terdampar dan sangat manusiawi sekali jika mereka lelah secara fisik dan mental,” imbuh Ida.