Kukuh Soal Impor Beras, Mendag Sebut Penyerapan Bulog Memprihatinkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi buka-bukaan soal alasan pemerintah mendatangkan beras impor atau kebijakan impor beras. Penyebabnya, penyerapan beras dari Perum Bulog sangat memprihatinkan.

Ia memaparkan, bila kinerja pengadaan Bulog di dalam masa panen berjalan baik, maka Kementerian Perdagangan tidak akan mencetuskan rencana impor beras.

"Jadi Anda bisa tahu bagaimana rasanya hati saya. Kalau pengadaan Bulog di dalam masa panen ini berjalan dengan baik, saya tidak masalah kita tidak impor selama stok Bulog mencapai satu juta," tegas Lutfi dikutip dari Antara, Sabtu (20/3/2021).

Adapun impor yang dimaksud adalah kebijakan impor sebagai pemenuhan stok di Bulog untuk berjaga-jaga (iron stock). Beras impor disimpan sebagai cadangan beras pemerintah.

Hal itu dipilih mengingat rendahnya daya serap gabah oleh Bulog pada Maret, di mana faktor musim hujan yang berdampak pada basahnya gabah, menjadi sebab Bulog hanya bisa menyerap 85 ribu ton gabah.

“Jadi hitungan saya stok akhir Bulog yang 800 ribu, dikurangi stok impor 300 ribu ton. Berarti stok itu tidak mencapai 500 ribu ton, ini yang paling rendah dalam sejarah Bulog," ujar Lutfi.

Lutfi mengatakan, Bulog memiliki penugasan untuk menjaga stok cadangan beras atau iron stock sebesar 1 juta-1,5 juta ton setiap tahunnya. Besaran angka stok itu merupakan prinsip dasar pemerintah sejak lama.

Cadangan beras ini diperlukan untuk kebutuhan mendesak seperti bansos ataupun operasi pasar guna stabilisasi harga. Adapun pengadaan beras oleh Bulog itu bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Bukan salah Bulog

Meski demikian, rendahnya penyerapan tersebut bukanlah kesalahan Bulog. Sebab, ada aturan teknis yang mesti dipatuhi BUMN pangan iitu dalam membeli gabah petani.

Berdasarkan Permendag Nomor 24 Tahun 2020, patokan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah di tingkat pertani sebesar Rp 4.200 per kilogram dengan kadar air maksimal 25 persen.

Maka hanya gabah yang memenuhi syarat yang bisa diserap oleh Bulog. Sementara dengan curah hujan yang tinggi saat ini kualitas beras petani rata-rata memiliki kadar air yang tinggi.

"Nah yang kejadian sekarang adalah hujan, jadi gabah basah, gabah petani itu tak bisa dibeli Bulog," ucap dia.

Bulog keberatan

Sebelumnya, Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Budi Waseso atau Buwas, mengaku keberatan dengan rencana impor beras pemerintah.

Mantan Kabareskrim itu menyebutkan, impor beras bakal jadi beban buat Perum Bulog. Ini karena Bulog juga masih menyimpan stok beras sisa impor lalu, bahkan kini kualitasnya semakin mengkawatirkan karena lama menumpuk di gudang.

Ia mengatakan, pihaknya siap untuk menampung beras hingga 3,6 juta ton sesuai kapasitas gudang Bulog di seluruh Indonesia. Namun, ia meminta agar ada pangsa pasar untuk menyalurkan beras yang diserap.

"Kalau kami membeli sebanyak apa pun kami siap, asalkan hilirnya dipakai," kata Buwas, dilansir dari Antara.

Dia menyebutkan, Bulog telah kehilangan pangsa pasar sebesar 2,6 juta ton beras per tahun dikarenakan Program Rastra (beras untuk keluarga sejahtera) diganti oleh pemerintah menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

Yang tadinya masyarakat mendapatkan bansos berupa beras dari Bulog, kini diberikan bantuan secara nontunai yang bisa dibelanjakan sendiri oleh masyarakat penerima manfaat di warung-warung yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial.

Buwas melaporkan persediaan beras per 14 Maret 2021 di gudang Bulog mencapai 883.585 ton dengan rincian 859.877 ton merupakan stok cadangan beras pemerintah (CBP), dan 23.708 ton stok beras komersial.

Dari jumlah stok CBP yang ada saat ini, Buwas mengungkapkan terdapat beras turun mutu eks impor tahun 2018 sebanyak 106.642 ton dari total beras impor tahun 2018 sebesar 1.785.450 ton.

Buwas menyebutkan, beras impor yang sudah dalam masa simpan tahunan keseluruhannya berjumlah 461.000 ton. Sementara beras sisa impor tahun 2018 yang masih tersedia di gudang Bulog yaitu 275.811 ton, dengan sebanyak 106.642 ton di antaranya mengalami turun mutu.

Buwas yang juga merupakan mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut mengungkapkan, kesalahan pada impor beras tahun 2018 dikarenakan rata-rata jenisnya merupakan jenis beras pera yang tidak sesuai dengan selera masyarakat Indonesia yang menyebabkan sulitnya penyaluran beras tersebut.

Bulog menyebutkan, pihaknya perlu mencampur beras impor tersebut dengan beras produksi dalam negeri agar bisa disalurkan ke masyarakat.

Pada Maret 2020, lanjut Buwas, beras impor tahun 2018 masih tersisa sekitar 900.000 ton. Beras tersebut kemudian digunakan untuk penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial dan bantuan langsung dari Presiden kepada masyarakat dalam menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi.

Namun, beras tersebut hanya tersalurkan sekitar 450.000 ton dari alokasi sebanyak 900.000 ton. Sisanya, hingga kini sebanyak 275.811 ton beras impor tahun 2018 masih tersimpan di gudang Bulog dengan 106.642 ton di antaranya sudah mengalami turun mutu.

Rencananya, kata Buwas, beras sisa impor tahun 2018 tersebut akan diolah menjadi tepung yang akan ditangani oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

Namun, menurutnya, Bulog sudah mendapatkan penugasan impor beras 1 juta ton kendati sisa impor beras tahun 2018 belum diselesaikan.

"Tapi, sampai saat ini belum bisa dilaksanakan. Ini menjadi beban Bulog," ungkap Buwas.

Beras impor menumpuk

Masih dikutip dari Antara, Kepala Pimpinan Kantor Cabang Bulog Cirebon, Jawa Barat Ramadin Ruding mengatakan saat ini masih terdapat 5.000 ton beras impor tahun 2018 berada di gudang dan belum dapat dikeluarkan.

"Ada 5.000 ton beras impor tahun 2018 yang masih berada di gudang," kata Ramadin di Cirebon.

Menurut dia, ketika beras itu akan dikeluarkan, butuh operasional lainnya, agar beras impor yang sudah berada di gudang sejak tahun 2018 itu dapat keluar.

"Kalau mau dikeluarkan kami harus menambah operasional lagi, agar beras ini dapat terjual," tutur dia.

Ia mengatakan saat ini total stok beras di gudang Kantor Cabang Bulog Cirebon yaitu 70 ribu ton, ini menunjukkan cadangan beras bisa sampai 13 bulan ke depan.

Sedangkan untuk pengeluaran beras Bulog, lanjut Ramadin, saat ini hanya ketika ada operasi pasar yang saat ini dinamakan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH).

"Penyaluran kami hanya KPSH dan ketika panen raya KPSH juga diperkecil," kata dia.