Wapres: UMKM Tidak Boleh Tercecer, Harus Jadi Bagian Transformasi Digital

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak semua pihak membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengikuti arus digitalisasi.

Pasalnya saat pandemi Covid-19, masih banyak UMKM yang tersentuh platform penjualan secara digital.

Padahal, pandemi mempercepat transformasi digital, terlihat dari lonjakan penjualan online dan meningkatnya aktifitas usaha jasa pengiriman barang.

"UMKM tidak boleh tercecer dalam hal digitalisasi. UMKM harus menjadi bagian dalam transformasi ekonomi digital. Oleh karena itu, saya mengajak semuanya untuk bersama membantu UMKM mengikuti arus digitalisasi," kata Ma'ruf Amin dalam "CIMB Niaga Forum Indonesia Bangkit" secara virtual, Selasa (6/4/2021).

Ma'ruf menuturkan, adanya pandemi membuat dunia usaha perlu, termasuk UMKM memanfaatkan momentum pertumbuhan dengan sebaik-baiknya.

Memanfaatkan momentum kemudian didukung oleh dorongan stimulus fiskal pemerintah melalui program PEN serta investasi, secara bersamaan akan mempercepat pemulihan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Di sisi lain, pemerintah memberikan relaksasi PPnBM dengan uang muka 0 persen untuk pembelian mobil dan rumah.

Hal ini bertujuan mendorong permintaan masyarakat, khususnya kelas menengah ke atas agar pemulihan ekonomi lebih cepat kembali normal.

"Harapannya kebijakan-kebijakan ini memberikan multiplier effect kepada sektor ikutannya, mulai dari pemasok suku cadang, retail, pembayaran, hingga industri asuransi," ujar Ma'ruf.

Adapun saat ini, angka penularan Covid-19 sudah menurun yang membuat mobilitas masyarakat meningkat meski secara terbatas.

Namun demikian, ada rasa optimisme terhadap perbaikan konsumsi.

Keberhasilan program vaksinasi, kata Ma'ruf membuat berbagai pihak optimistis dengan pemulihan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Lembaga internasional optimistis Indonesia akan tumbuh positif di tahun 2021, dengan proyeksi 4,4 persen hingga 4,9 persen.

Angka-angka ini sejalan dengan perkiraan pemerintah dengan proyeksi 4,5 persen - 5,3 persen di tahun 2021.

"Karena itu ekspansi dunia usaha melalui investasi diharapkan dapat kembali meningkatkan produksi dan menyerap tenaga kerja, termasuk ekspansi bisnis yang berbasis UMKM dan produk halal," pungkas Ma'ruf.

Tercatat, hingga 31 Maret 2021, penyuntikan vaksinasi sudah diberikan kepada 8 juta orang, dengan rincian 3,5 juta orang telah memperoleh vaksinasi lengkap.

Angkanya setara dengan 1,3 persen dari jumlah penduduk.

Secara keseluruhan, Indonesia telah menyuntik 11,6 juta dosis vaksin. Namun karena jumlah penduduknya besar, rasio dosis vaksin per 100 penduduk baru sekitar 4,2 orang.

Angkanya masih di bawah rata-rata dunia yang sebesar 7,4 orang.

Harapannya hingga akhir tahun, vaksinasi dapat diberikan kepada 181 juta orang atau 70 persen penduduk untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity).