Tak Semua PNS Bisa Bekerja dari Bali, Ini Usulan Kemenparekraf

Terdapat 7 kementerian yang dikomandoi Kemenko Maritim, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ESDM, Kemenparekraf, Kemenhub, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Investasi.

Namun, tak semua ASN/PNS yang bisa bekerja dari Bali. Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Vinsensius Jemadu mengatakan, kemungkinan hanya 25 persen ASN tiap kementerian yang diizinkan bekerja dari Bali.

"Katakanlah 25 persen setiap kuota dari kementerian, saya kira bisa sangat menolong occupancy rate selama di Bali, sehingga bisa mendorong perekonomian di Bali," kata Vinsensius dalam konferensi virtual Program Work From Bali, Sabtu (22/5/2021).

Vinsensius menuturkan, jumlah tersebut didapat dari pembagian kuota ASN yang bekerja dari kantor (Work from Office) dan bekerja dari Bali (Work from Bali), dengan total masing-masing 25 persen.

Besaran telah mengacu pada kajian nomadic tourism yang sudah dilaksanakan di beberapa negara, yakni Australia, Jerman, Inggris, dan Prancis. Namun, kuota 25 persen baru berupa usulan yang perlu dibicarakan lebih lanjut.

"Usulan kami saat ini, kami lihat (yang) WFO ini sekitar 50 persen, kalau bisa dibagi dua, 25 persen WFO dan 25 persen WFB, dengan memaksimalkan eksisting budget yang ada," tutur dia.

Selain itu, program tersebut hanya untuk golongan ASN dengan jabatan tertentu. Kemenparekraf mengusulkan, program bekerja dari Bali hanya bisa dilakukan oleh ASN yang berkutat pada jenis pekerjaan kesekretariatan.

"Kesekretarian maupun rapat-rapat itu sebaiknya dari Bali. Rapat dilaksanakan secara hybrid, offline di Bali, dan selebihnya lewat Zoom. Ini yg sedang kami pikirkan," bebernya.

Kendati demikian, besaran ASN yang dikirim tiap kementerian harus menyesuaikan APBN. Asal tahu saja, APBN masih bekerja ekstra menjadi instrumen utama dalam penanganan pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan meminta tiap kementerian/lembaga menghemat anggaran yang berasal dari alokasi tunjangan (tukin) hari raya (THR) dan gaji ke-13 dengan besaran yang diatur otoritas fiskal.

"Tantangannya memang adalah soal budget anggaran. Kami di internal di Kemenparekraf akan segera melakukan rapat terkait penentuan kebijakan berapa persen, saat ini kajian kami sekitar 25 persen bekerja work from Bali," ucap Vinsensius.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R.M. Manuhutu mengatakan, pencanangan program WFB diterapkan untuk meningkatkan rasa percaya wisatawan domestik sehingga mampu memulihkan perekonomian lokal.

Peningkatan rasa percaya publik domestik ini diharapkan dapat menciptakan dampak berganda (multiplier effect) yang membantu memulihkan perekonomian lokal.

Setiap satu rupiah yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas ke daerah, termasuk Bali, akan memberikan multiplier effect (dampak langsung, tidak langsung maupun induksi) bagi perekonomian lokal," kata Odo beberapa waktu lalu.