Jokowi Diminta Benahi Kusutnya Pelabuhan di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Komunikasi Maritim Indonesia (Forkami) menilai, masalah pungutan liar (pungli) dan premanisme di Pelabuhan Tanjung Priok hanya bagian kecil dari kusutnya persoalan pelabuhan yang terjadi di seluruh Indonesia.

Ketua Forkami James Talakua mengatakan, organisasinya sangat mendukung keberanian Presiden Joko Widodo yang turun ke lapangan dan menginstruksikan Kapolri untuk bertindak memberantas pungutan liar dan premanisme di sektor kepelabuhan.

Menurut dia, dengan tingginya atensi Presiden terhadap persoalan transportasi laut, seharusnya hal ini menjadi momentum untuk memutasi atau menggantikan orang-orang yang tidak mampu mengurus sektor transportasi laut.

"Pun kami mendengar pejabat Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan akan memasuki masa pansiun sehingga diperlukan pengganti. Kami harap Presiden dapat menempatkan orang yang lebih tepat untuk mengisi pos Dirjen Perhubungan Laut sehingga sektor transportasi laut dapat terurus dengan benar," ujar James melalui keterangan tertulis, Sabtu (12/6/2021).

James menambahkan, para pembantu Presiden, seperti Menko Maritim dan Investasi, Menko Ekonomi, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri ESDM, TNI/Polri hingga gubernur atau bupati/wali kota harus menyingkirkan ego sektoral dan memprioritaskan pembenahan sektor transportasi laut untuk memaksimalkan Tol Laut dan mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim.

Menurut dia, pejabat yang bertanggung jawab atas persoalan angkutan laut seharusnya malu saat Presiden turun ke lapangan karena suatu persoalan.

"Ini artinya pejabat yang diamanah amanah untuk mengurus sektor transportasi laut bekerja sesuai harapan," kata James.

Sebelumnya, PT Jakarta International Container Terminal (JICT) mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk membersihkan praktik pungli di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, termasuk di Terminal JICT.

Pihak JICT pun mengungkapkan kekecewaan mereka karena adanya segelintir oknum karyawan JICT yang turut terlibat dalam praktik pungli tersebut.

Selain itu, pihak JICT juga akan memperketat dan tetap menerapkan sistem whistleblowing yang telah berjalan selama ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kecurangan yang terjadi di dunia kerja.

Setiap pelanggaran yang dilakukan akan diberikan sanksi berat sesuai ketentuan perusahaan yang berlaku.