Salin Artikel

Cara dan Rincian Biaya Sertifikasi Halal 2021

Kewajiban sertifikat halal pun telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Di dalam pasal 1 ayat (1) aturan tersebut dijelaskan, produk yang wajib memiliki sertifikat halal meliputi makanan, minuman,obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sertifikat halal adalah jaminan untuk memberikan kepastian atas kehalalan sebuah produk yang diperdagangkan atau beredar di Indonesia.

Dengan jaminan produk halal tersebut maka akan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Selain itu, jaminan produk halal akan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi atau menjual produk mereka.

Dikutip dari laman resmi Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI, halalmui.org, terdapat beberapa langkah yang harus dilalui untuk melakukan sertifikasi produk halal.

Cara Mendapatkan Sertifikat Halal

Sebelum melalui proses sertifikasi halal, perusahaan perlu memahami kriteria sistem jaminan halal (SJH) yang termuat dalam HAS 23000.

Selain itu, perusahaan juga harus menerapkan sistem jaminan halal sebelum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal.

Sistem jaminan halal tersebut yakni membuat manual dari sistem jaminan halal perusahaan, menetapkan kebijakan halal, dan mensosialisasikannya ke seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, perusahaan juga perlu menetapkan Tim Manajemen Halal, memberi pelatihan kepada semua karyawan, menyiapkan prosedur tekait sistem jaminan halal, serta melaksanakan audit internal SJH dan kaji ulang manajemen yang mendiskusikan implementasi SJH.

Setelah itu, perusahaan juga harus menyiapkan dokumen untuk sertifikasi halal.

Beberapa dokumen yang harus disiapkan yakni:

  1. Manual SJH yang mencakup 11 kriteria SJH.
  2. Diagram alur proses produksi untuk produk yang disertifikasi. Diagram alir cukup satu untuk mewakili setiap jenis produk, tidak perlu seluruh produk.
  3. Pernyataan dari pemilik fasilitas produksi bahwa fasilitas produksi (termasuk peralatan pembantu) tidak digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk halal dan produk yang mengandung babi/turunannya.
  4. Daftar alamat seluruh fasilitas produksi yang terlibat dalam aktivitas kritis,
  5. Bukti diseminasi kebijakan halal ke semua stake holder
  6. Bukti pelaksanaan pelatihan
  7. Bukti pelaksanaan audit internal
  8. Izin legal usaha, seperti SIUP, ITUP, NKV, TDUP, atau surat dari kelurahan
  9. Data fasilitas, sebagai berikut:
    • Untuk industri olahan pangan, obat-obatan, kosmetika, dan barang gunaan: pabrik/manufacturer (nama dan alamat pabrik, PIC, contact person)
    • Untuk Restoran: kantor pusat (nama, alamat, PIC, contact person), dan dapur/gudang/outlet (nama dan alamat)
    • Untuk rumah potong hewan: RPH (nama dan alamat pabrik, PIC, contact person)
  10. Data produk, yaitu nama produk, kelompok produk dan jenis produk
  11. Data bahan (nama bahan, produsen, negara produsen, supplier, data dokumen bahan) beserta dokumen pendukung bahan kritis.
  12. Data matriks produk, yaitu bahan yang digunakan untuk setiap produk.
  13. Khusus Rumah Potong Hewan, terdapat tambahan data sebagai berikut:
    • Nama penyembelih.
    • Metode peyembelihan (Manual or Mechanical)
    • Metode stunning (Mechanical/Electrical/ tidak ada Stunning)

Pada prosesnya, perusahaan perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memperoleh surat pengantar yang nantinya diperlukan untuk pendaftaran sertifikasi halal ke LPPOM MUI.

Pendaftaran sertifikasi halal ke LPPOM MUI dapat dilakukan secara paralel dengan pendaftaran ke BPJPH.

Dikutip dari laman BPJPH dijelaskan, terdapat tujuh aktivitas yang menjadi alur pengajuan permohonan sertifikasi halal di BPJPH. Alur tersebut yakni:

  1. Pelaku usaha mengajukan permohanan sertifikasi halal kepada BPJPH
  2. BPJPH melakukan pemeriksaan dokumen permohonan selama maksimal 10 hari kerja
  3. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berdasarkan penentuan pemohon dalam waktu maksimal 5 hari kejra
  4. LPH melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk selama-lamanya 40 hingga 60 hari kerja
  5. hasil pemeriksaan/pengujian kemudian dilaporkan oleh LPH ke BPJPH yang selanjutnya menjadi bahan sidang fatwa MUI untuk menetapkan kehalalan produk dengan jangka waktu maksimal 30 hari kerja
  6. Berdasarkan penetapan kehalalan produk tersebut, kemudian BPJPH menerbitkan sertifikat halal dalam waktu maksimal 7 hari kerja.

Biaya Sertifikasi Halal

Aturan mengenai tarif atau biaya sertifikasi halal tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama.

Di dalam aturan tersebut dijelaskan, untuk biaya sertifikasi produk halal di BPJPH sekitar Rp 300.000 sampai dengan Rp 5 juta.

Biaya tersebut di antaranya adalah untuk sertifikasi halal proses reguler, perpanjangan sertifikat halal, penambahan varian atau jenis produk, serta registrasi sertifikat halal luar negeri.

Namun demikian, biaya sertifikasi halal tersebut belum termasuk biaya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal.

Di dalam pasal 7 ayat (3) aturan tersebut dijelaskan, biaya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal mengacu pada biaya yang ditetapkan oleh Kepala BPJPH.

Untuk pelaku usaha besar atau pelaku usaha luar negeri, biaya sertifikasi halal bisa dikenakan 150 persen lebih tinggi dari tarif batas layanan.

Sementara untuk pelaku usaha mikro dan kecil, atau UMK, tarif layanan pernyataan halal, tarif layanan perpanjangan sertifikat halal, dan tarif layanan penambahan varian atau jenis produk dikenai tarif Rp 0 atau digratiskan.

https://money.kompas.com/read/2021/06/16/183500626/-cara-dan-rincian-biaya-sertifikasi-halal-2021

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Asosiasi Pengusaha Ritel: Kami Menyediakan Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Asosiasi Pengusaha Ritel: Kami Menyediakan Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Whats New
Kasus Omicron Terus Bertambah, Luhut: Kalau Masih Mau Hidup Silakan Ikuti Imbauan...

Kasus Omicron Terus Bertambah, Luhut: Kalau Masih Mau Hidup Silakan Ikuti Imbauan...

Whats New
Kredit Pintar Telah Salurkan Pinjaman Rp 23,8 Triliun Sejak 2017

Kredit Pintar Telah Salurkan Pinjaman Rp 23,8 Triliun Sejak 2017

Rilis
Menaker: Tenaga Kerja Perempuan di 4 Sektor Ini Bisa Kantongi Upah Tinggi

Menaker: Tenaga Kerja Perempuan di 4 Sektor Ini Bisa Kantongi Upah Tinggi

Whats New
Erick Thohir Bicara soal Subsidi Listrik, Soroti Adanya Mafia

Erick Thohir Bicara soal Subsidi Listrik, Soroti Adanya Mafia

Whats New
Terus Berinovasi, GoFood Pelopori Teknologi Robot Otomatis di Layanan Pesan Antar Makanan

Terus Berinovasi, GoFood Pelopori Teknologi Robot Otomatis di Layanan Pesan Antar Makanan

BrandzView
Nasabah CIMB Niaga Bisa Ubah Transaksi Kartu Kredit jadi Cicilan 0 Persen Lewat OCTO Mobile, Berikut Caranya

Nasabah CIMB Niaga Bisa Ubah Transaksi Kartu Kredit jadi Cicilan 0 Persen Lewat OCTO Mobile, Berikut Caranya

Spend Smart
Pemerintah Jamin Stok Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Aprindo: Warga Jangan 'Panic Buying'

Pemerintah Jamin Stok Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Aprindo: Warga Jangan "Panic Buying"

Whats New
Alfamart: Jangan 'Panic Buying' Minyak Goreng, Pemerintah Jamin Stoknya

Alfamart: Jangan "Panic Buying" Minyak Goreng, Pemerintah Jamin Stoknya

Whats New
Berjasa Tangani Pasien, Berapa Gaji Perawat?

Berjasa Tangani Pasien, Berapa Gaji Perawat?

Work Smart
Gandeng Indosat Ooredo Hutchinson, Bank QNB Indonesia Luncurkan Pinjaman Digital UCan

Gandeng Indosat Ooredo Hutchinson, Bank QNB Indonesia Luncurkan Pinjaman Digital UCan

Whats New
Luhut Bakal Buat BLU Batu Bara untuk Permudah PLN, Erick Thohir: Ya, Kami Akan Ikuti

Luhut Bakal Buat BLU Batu Bara untuk Permudah PLN, Erick Thohir: Ya, Kami Akan Ikuti

Whats New
Pekerja Asing Tak Punya NIK, Kemenkeu Pastikan Tetap Kena Pajak

Pekerja Asing Tak Punya NIK, Kemenkeu Pastikan Tetap Kena Pajak

Whats New
Warga Serbu Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Indomaret dan Alfamart Batasi Pembelian

Warga Serbu Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Indomaret dan Alfamart Batasi Pembelian

Whats New
Fasilitas Kantor atau Penghasilan Natura Bakal Kena Pajak, Aturan Turunan Keluar Februari-Maret

Fasilitas Kantor atau Penghasilan Natura Bakal Kena Pajak, Aturan Turunan Keluar Februari-Maret

Whats New
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.