Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Pemerintah: Biaya "Lockdown" Lebih Mahal

Pemerintah memilih mempertebal ataupun memperketat PPKM Mikro dalam dua minggu ke depan alih-alih lockdown.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, lockdown tak dipilih karena biayanya terlampau mahal.

"Kita hargai pandangan orang (yang mengusulkan) lockdown, tapi virusnya masih di situ. Kita lockdown sekarang, nanti penularan berikutnya, seterusnya. Cost-nya sangat mahal sekali," kata Iskandar dalam diskusi virtual di Jakarta, Rabu, (23/6/2021).

Iskandar menuturkan, pemerintah tidak bisa memutuskan untuk memilih salah satu titik ekstrem, antara lockdown maupun terus menggenjot ekonomi.

Pasalnya berdasarkan pengalaman mencegah Covid-19 di dalam negeri, pemulihan ekonomi seharusnya beriringan dengan menekankan pada aspek kesehatan.

Pandemi Covid-19 yang ditanggulangi akan berdampak pada kebangkitan ekonomi.

"Kita tidak mungkin memulihkan ekonomi kalau Covid-19 tidak terkendali. Maka itu kalau lihat yang pertama, tentunya aspek kesehatan. Tapi kita tidak juga mau masyarakat kelaparan. Oleh karena itu pemulihan ekonomi sangat penting," beber dia.

Kalau lockdown, kata Iskandar, maka anggaran penanggulangan Covid-19 yang disediakan negara akan membengkak. Penyaluran yang telah digenjot selama ini pun akan percuma, contohnya pemberian kredit modal kerja (KMK) yang tengah gencar disalurkan perbankan.

Jika lockdown dilakukan, maka penyaluran KMK yang diberikan bank akan sia-sia. Dana tersebut tidak bisa dipakai untuk modal kerja baru karena usahanya kembali ditutup dan terdampak lockdown.

"Modal kerja yang baru diberikan bank itu hangus. Oleh karena itu penyelarasan dengan kebijakan kesehatan dengan aspek ekonomi menjadi kunci keberhasilan kita bertahap," tutur Iskandar.

Lebih lanjut dia menyebut, PPKM Mikro yang diterapkan pemerintah pusat sudah bagus. Kendati pun begitu, tatanan di lapangan dan di tingkat bawah mesti diperkuat.

Tatanan di tingkat bawah ini kerap tidak terpantau sehingga masyarakat yang sudah jenuh setahun belakangan, akhirnya abai dengan protokol kesehatan.

"Pengendalian Covid-19 sangat penting karena itu necessary condition. Secara bertahap juga sudah sangat jelas pemulihan ekonomi, walau kita menghadapi tantangan baru dengan peningkatan pandemi Covid-19," tandas Iskandar.

https://money.kompas.com/read/2021/06/23/133424226/pemerintah-biaya-lockdown-lebih-mahal

Terkini Lainnya

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

Whats New
Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Whats New
Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Whats New
Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Whats New
Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke