Kasus Covid-19 Melonjak, Pemerintah Tambah Anggaran Kesehatan dan Perlindungan Sosial

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, realokasi dilakukan dengan mengurangi anggaran di sejumlah pos program PEN dan menambah anggaran di pos lainnya.

Dengan kata lain, anggaran PEN tak mengalami perubahan, yakni tetap Rp 699,43 triliun.

"Kami tahun 2020 sekitar 2 kali mengubah postur, dan tahun 2021 tetap menggunakan strategi yang sama, di mana kita diberikan keleluasaan untuk me-refocusing dan merealokasi mengingat tahun 2021 fleksibilitas dibutuhkan," kata Febrio dalam Taklimat media secara virtual, Jumat (9/7/2021).

Adapun dari lima sektor program PEN, tiga di antaranya mengalami peningkatan anggaran, yakni perlindungan sosial, anggaran kesehatan, dan insentif usaha.

Sedangkan untuk tiga sektor lainnya, yakni dukungan UMKM dan korporasi serta program prioritas mengalami penurunan. Namun secara keseluruhan, realisasinya sudah mencapai Rp 252,3 triliun per akhir Juni 2021.

"Sampai akhir Juni 2021 pelaksanaannya sudah mencapai 36,1 persen dari pagu anggaran. Realisasinya saat ini sudah Rp 252,3 triliun, lebih tinggi dibanding semester yang sama tahun lalu Rp 124,6 triliun," ujar dia.

Secara lebih rinci, anggaran kesehatan naik dari Rp 172,84 triliun menjadi Rp 193,93 triliun. Anggaran akan digunakan untuk vaksinasi, 3T, insentif dan santunan tenaga medis, obat, isoman, insentif pajak di sektor kesehatan, dan alat kesehatan.

Kemudian untuk perlindungan sosial naik dari Rp 148,27 triliun menjadi Rp 153,86 triliun. Dana digunakan untuk PKH, Kartu Sembako, Prakerja, BLT Dana Desa, bansos tunai, dan sebagainya.

"Pemenuhan tambahan BST (bansos tunai) sebagian dari alokasi bansos yang tidak terserap di semester I," tutur dia.

Kemudian insentif usaha naik dari Rp 56,73 triliun menjadi Rp 62,83 triliun. Anggaran bakal digunakan untuk angsuran PPh 25, tarif PPh badan, PPh final UMKM, PPnBM kendaraan bermotor, dan PPN perumahan DTP.

Sedangkan dua sektor lainnya, yakni dukungan UMKM dan korporasi mengalami penurunan anggaran dari Rp 193,77 triliun menjadi Rp 171,77 triliun, serta program prioritas dari Rp 127,85 triliun menjadi Rp 117,04 triliun.

"Untuk mendukung UMKM dan sektor usaha diperlukan refocusing, dengan demikian menjaga budget defisit melebar (lagi)," pungkas Febrio.