Menko Airlangga Harap Perencanaan Ruang Terintegrasi Dioptimalkan Untuk Sektor Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap, pemanfaatan perencanaan ruang terintegrasi dalam Kebijakan Satu Peta terus dioptimalkan termasuk dalam penanganan kesehatan.

Pasalnya, Kebijakan Satu Peta yang menyediakan sistem informasi berbasis spasial mampu memetakan kondisi kesehatan dan layanannya di suatu wilayah.

"Diharapkan produk Kebijakan Satu Peta terus dioptimalkan pemanfaatannya terutama terkait penyediaan peta persebaran dan distribusi informasi kondisi kesehatan suatu wilayah, yang meliputi dukungan fasilitas kesehatan, ketersediaan alat kesehatan, ketersediaan obat-obatan, distribusi vaksin dan oksigen," kata Airlangga dalam siaran pers, Kamis (5/8/2021).

Selain aspek kesehatan, dia pun berharap Kebijakan Satu Peta mampu memetakan aspek lingkungan hidup, berupa pemetaan kawasan konservasi, pemetaan kebencanaan, dan aspek pemanfaatan informasi geospasial lainnya.

Ke depan, kata Airlangga, dukungan dan partisipasi dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, serta seluruh masyarakat juga dibutuhkan dalam pemanfaatan informasi geospasial.

Nantinya, kebijakan ini bisa dipakai untuk penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan, serta mendorong pemanfaatannya dalam berbagai pengambilan keputusan yang berdampak pada hajat hidup masyarakat.

“Menjadi komitmen kita bersama untuk terus melaksanakan pembangunan nasional yang berkeadilan melalui pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara nasional yang berkelanjutan," sebut dia.

Airlanggga menuturkan, perencanaan ruang terintegrasi antara darat, laut, dan udara yang terdapat dalam Kebijakan Satu Peta menjadi krusial dalam pembangunan ekonomi.

Perencanaan terintegrasi ini dibutuhkan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan dan menjadi dasar perencanaan.

“Pembangunan infrastruktur prioritas membutuhkan dukungan produk rencana tata ruang yang terintegrasi mencakup ruang darat, laut, udara, termasuk ruang dalam bumi membuat rencana tata ruang lebih mudah diakses dan dijadikan acuan. Oleh karenanya, Kebijakan Satu Peta menjadi krusial,” ungkap dia.

Adapun pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pertama kali diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016. Kini telah diselesaikan seluruh target kompilasi dan integrasi terhadap 85 peta tematik dengan cakupan wilayah di 34 provinsi.

Pada tahap sinkronisasi, telah teridentifikasi irisan pemanfaatan ruang di Indonesia sebesar 40,6 persen dari luas wilayah Indonesia atau sebesar 77,4 juta hektar.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2021, pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dilanjutkan dengan memperluas jumlah target Informasi Geospasial Tematik sebanyak 158 Peta Tematik di bidang Perekonomian dan Keuangan, Kebencanaan, serta Kemaritiman.

Saat ini, produk Kebijakan Satu Peta telah dimanfaatkan untuk mendukung implementasi berbagai program atau kebijakan nasional berbasis spasial, antara lain Online Single Submission (OSS), Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan optimalisasi konektivitas infrastruktur.