Soal Vaksin Mandiri, Anggota Banggar DPR: Yang Gratis Saja Masih Tipis Bu, Apalagi yang Bayar...

Pria yang lebih dikenal dengan nama Eko Patrio ini mempertanyakan minat masyarakat ketika vaksinasi berbayar resmi diadakan. Sebab, tingkat vaksinasi per tanggal 24 Agustus saja masih sangat rendah, yakni 15,67 persen untuk dosis kedua dan 28 persen untuk dosis pertama.

Khawatirnya, minat masyarakat atas vaksinasi berbayar menjadi sangat rendah.

"Dan ini masih didukung anggaran negara hingga Rp 57,84 triliun. Yang gratis saja masih tipis, Bu (Sri Mulyani), apalagi yang bayar? Ini juga harus disikapi, kalaupun bayar harus seperti apa orangnya dan juga bagaimana menyikapinya," kata Eko dalam rapat kerja Banggar bersama Menteri Keuangan, Rabu (25/8/2021).

Eko mengungkapkan, program vaksinasi gratis yang saat ini ada pun belum merata ke semua daerah atau hanya terpusat di Jabodetabek.

Akselerasinya pun, kata Eko, masih diwarnai dengan gimmick-gimmick agar masyarakat segera mengakses vaksin. Salah satu gimmick yang dia maksud adalah tidak mengizinkan masyarakat yang belum mendapat vaksinasi untuk mengunjungi mall.

"Dan kalau di daerah ini justru mereka agak banyak sekali yang tidak juga mau divaksin. Jadi pertanyaan saya bagaimana vaksinasi ini bisa meluas dan adakah alokasi anggaran terkait penyelenggaraan vaksinasi ini terutama di daerah-daerah?," beber Eko.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah bakal membuka mekanisme vaksinasi Covid-19 secara mandiri untuk tahun depan. Vaksin berbayar ini bisa saja diakses oleh 27 juta orang untuk menambah kekebalan komunal.

Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemerintah tetap menggratiskan stok vaksin untuk 70 persen atau sekitar 189 juta orang agar mencapai kekebalan komunal (herd immunity).

Bahkan untuk masyarakat miskin yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan, Sri Mulyani menyatakan stok vaksin gratis bakal disisihkan.

"Vaksinasi tetap kita akan melakukan pengadaan dan pemberian vaksin gratis, tapi kepada kelompok penduduk yang memang sudah jadi target yaitu 70 persen penduduk. Dan dalam hal ini kelompok penduduk yaitu penerima PBI harus di-secure vaksinasinya," ucap dia.