OJK Susun Panduan Manajemen Risiko Perubahan Iklim

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun panduan manajemen risiko terkait perubahan iklim.

Panduan baru tersebut mewajibkan semua pelaku sektor jasa keuangan mempunyai pedoman internal dan business plan yang terkait dengan pelaksanaan dari berbagai kebijakan keuangan berkelanjutan.

“OJK akan memasukkan risk management on climate change ini sebagai salah satu basis dalam pengawasan lembaga keuangan dan perbankan,” kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dalam siaran pers, Kamis (26/8/2021).

Wimboh menuturkan, rencana itu merupakan bagian dari peta jalan atau Roadmap Keuangan Berkelanjutan tahap II tahun 2021-2025 yang telah disusun OJK sebagai upaya untuk mendorong ekonomi berkelanjutan melalui inisiatif keuangan berkelanjutan.

Wimboh bilang, keuangan berkelanjutan sudah harus dilakukan. Sebab, jika tidak, maka akan ada biaya yang lebih mahal yang harus dibayar.

“Karena itu, lebih bagus kita bersiap dari pada nanti cost-nya cukup besar bagi generasi ke depan,” ujar Wimboh.

Ia juga mengapresiasi para pelaku sektor keuangan yang telah menjadi pelopor pembiayaan berkelanjutan atau green financing di Indonesia.

PT SMI telah menerbitkan obligasi hijau (green bond) sebesar Rp 500 miliar, Bank BRI menerbitkan sustainability green bond sebesar 1,92 miliar dolar AS, dan Bank Mandiri dengan green bond senilai 300 juta dolar AS.

Presiden Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Edwin Syahruzad menyebut, hasil obligasi hijau 2018 dari SMI telah digunakan untuk proyek-proyek ramah lingkungan.

Beberapa proyek tersebut, yakni pembangunan pembangkit listrik minihidro Tunggang di Bengkulu dan di Lubuk Gadang, serta proyek transportasi LRT Jabodebek yang diperkirakan usai di pertengahan 2022.

“Hasilnya memang tidak besar, penerbitan pertama Rp 500 miliar. Tapi itu akan mendorong kami untuk melakukan penyaluran pembiayaan ke arah proyek-proyek yang sifatnya lebih ramah lingkungan,” ujar Edwin.