Akademisi Minta Pemerintah Larang Penjualan Rokok Ketengan

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) Universitas Indonesia mendukung pelarangan menjual rokok secara ketengan alias batangan.

Peneliti PKJS UI Irfani Fithria berpendapat, larangan penjualan rokok secara eceran atau batangan mampu menekan tingkat prevalensi perokok aktif di Indonesia.

"Mendukung revisi PP 109/2012 mengenai pelarangan penjualan rokok secara batangan, perlu adanya melarang penjualan ini dengan sinergi antara Kemendagri dan Kementerian perdagangan," kata Irfani dalam webinar Diseminasi Hasil Penelitian, Selasa (21/9/2021).

Berdasarkan hasil kajian PKJS UI, intensitas merokok tidak berkurang selama pandemi, bahkan di kalangan keluarga berpendapatan rendah yang terdampak Covid-19.

Hasil penelitian menemukan, 50,8 persen laki-laki dewasa atau suami responden yang mengikuti survei mengaku beralih (shifting) ke rokok dengan harga yang lebih murah alih-alih mengurangi intensitas.

Hal ini dipengaruhi oleh turunnya pendapatan selama pandemi.

Sementara itu, 23 persen lainnya mengaku mengurangi kebiasaan merokok karena pendapatan berkurang.

Irfani berpendapat, pengurangan intensitas ini terjadi karena ada peringatan bahwa perokok aktif memperparah keadaan jika terserang Covid-19.

Rumah tangga berpendapatan rendah di sini dikategorikan sebagai rumah tangga yang berpenghasilan sampai Rp 5 juta.

Sementara berpendapatan tinggi dikategorikan memiliki penghasilan Rp 10-20 juta per bulan.

"Padahal kalau kita tanyakan apakah kondisi keuangan selama pandemi cukup? Mayoritas (para istri yang disurvei menjawab) tidak cukup. Terlebih mereka beralih ke harga rokok yang jauh lebih murah," ucap Irfani.

Namun, larangan ini tidaknya cukup. Irfani mengungkapkan, larangan harus sejalan dengan kenaikan harga rokok secara konsisten melalui besaran tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT).

"Cara ini mungkin akan lebih efektif jika kita batasi keterjangkauan harga rokok melalui opsi naikkan harga rokok lewat CHT, harga jual eceran minimum, dan penyederhanaan strata tarif CHT," beber Irfani.

Di sisi lain, seluruh stakeholder harus intensif mengadakan kampanye bahaya rokok.

Menurut dia, kampanye saat ini belum efektif menyadarkan masyarakat mengenai bahaya merokok bagi dirinya dan bagi orang sekitar.

Kemenkes perlu melakukan inovasi dan memberikan layanan bantuan bagi orang yang berhenti merokok dengan ahli kesehatan professional.

"Perlu ada edukasi. Edukasi dan literasi terhadap bahaya rokok dan juga ditekankan kepada perokok pasif," pungkas Irfani.