Nama Luhut Terseret Pandora Papers, Ini Penjelasan Jubir Menko Marves

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invetasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan disebut-sebut masuk dalam daftar Pandora Papers yang diungkap oleh Konsorsium Jurnalis Investigatif Internasional (ICIJ).

Luhut dikaitkan dengan penggelapan harta kekayaan serta pajak karena pernah menjabat pada salah satu perusahaan minyak dan gas bumi Petrocapital S.A yang pernah masuk dalam daftar Panama Papers sebelumnya.

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menjelaskan, Luhut memang sempat mempimpin dan mengelola Petrocapital S.A, tetapi tidak berlangsung lama.

"Bapak Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Direktur Utama/Ketua Perusahaan pada Petrocapital S.A pada tahun 2007 hingga pada tahun 2010. Perusahaan ini rencananya akan digunakan untuk pengembangan bisnis di luar negeri, terutama di wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan," ujar Jodi melalui keterangan tertulis, Selasa (5/10/2021).

Namun, dalam perjalanannya, terdapat berbagai macam kendala terkait dengan lokasi geografis, budaya, dan kepastian investasi, sehingga Luhut memutuskan untuk mengundurkan diri dari Petrocapital dan fokus pada bisnis di Indonesia.

Jodi menambahkan, selama mantan Menko Polhukam ini menjabat di Petrocapital hingga 2010, belum berhasil mendapatkan proyek investasi yang layak.

"Selain itu juga tidak ada kerja sama dengan perusahaan minyak dan gas negara, dan tidak pernah ada perubahan nama dari Petrocapital menjadi Pertamina Petrocapital S.A," kata dia.

Jodi mengatakan, Petrocapital merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Panama.

Perusahaan ini didirikan pada tahun 2006 oleh Edgardo E.Dia dan Fernando A.Gil. Petrocapital memiliki modal disetor senilai 5 juta dollar AS, yang salah satu bidang usahanya adalah minyak dan gas bumi.

Pandora Papers mengungkap kebocoran data mengenai skandal penggelapan harta kekayaan dan penggelapan pajak orang-orang terkaya dan penguasa dunia.

Pandora Papers disebut sebagai tsunami data yang mengungkap 11,9 juta rekam data dari 14 perusahaan keuangan offshore yang berbeda.

ICIJ sebagai pihak yang memperoleh data tersebut menerbitkan bocoran data pada Pandora Papers yang mengungkap rekam jejak elit dunia yang memanfaatkan wilayah atau negara surga pajak (tax havens) untuk membeli properti dan menyembunyikan aset mereka.

Dengan demikian, para elit global tersebut bisa terhindar dari kewajiban membayar pajak di negara asal mereka.

Setidaknya hingga saat ini, 11,9 juta data tersebut menyebut 330 nama politisi, 130 miliarder yang ada di daftar Forbes, selebriti, pelaku tindak kejahatan penipuan, hingga gembong narkoba dan keluarga kerajaan dan pemuka agama.

Termasuk nama Luhut ikut terseret dalam penggelapan harta kekayaan serta pajak tersebut.