Sampai 15 Oktober, Program PEN Terealisasi 57,5 Persen

Realisasi tersebut setara dengan 57,5 persen dari pagu Rp 744,77 triliun. Realisasi pun lebih tinggi dibanding tanggal 24 September 2021 lalu yang sebesar Rp 404,70 triliun.

Bendahara negara ini mengungkapkan, alokasi program PEN yang mencapai Rp 744,77 triliun sudah mengalami beberapa perubahan. Semula, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran PEN sebesar Rp 428 triliun.

"Ini menggambarkan keuangan negara sangat fleksibel dalam merespons tantangan Covid-19 yang memang sangat berubah dan terus dinamis," kata Sri Mulyani dalam Seminar Sinergi Pengawasan Nasional Program PCPEN Tahun 2021 secara virtual di Jakarta, Kamis (21/10/2021).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, realisasi anggaran di klaster kesehatan sudah mencapai 53,9 persen atau Rp 115,84 triliun dari pagu Rp 214,96 triliun.

Anggaran digunakan untuk penggunaan rumah sakit darurat Asrama Haji Pondok Gede, pembagian paket obat untuk masyarakat, biaya perawatan untuk 580.290 pasien, insentif 1,26 juta nakes pusat.

Lalu, santunan kematian untuk 446 nakes, pengadaan 121,41 juta dosis vaksin, dan bantuan iuran JKN untuk 34,71 juta orang.

"Program untuk penanganan Covid-19 di bidang kesehatan juga melonjak tinggi, kalau tahun sebelumnya di bawah Rp 160 triliun, tahun ini bidang kesehatan mencapai lebih dari Rp 214 triliun dan hari ini realisasinya mencapai Rp 115,84 triliun," ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani berujar, meski pemerintah sudah mengalokasikan ratusan triliun untuk bidang kesehatan, peningkatan kasus Covid-19 bisa saja terjadi lagi, mengingat virusnya masih ada.

Apalagi jika efek vaksin Covid-19 sudah mulai menurun dengan berjalannya waktu. Begitu pula dengan adanya normalisasi kegiatan yang menimbulkan probabilitas terjadinya kenaikan kasus.

"Jadi meski pemerintah telah mengalokasikan bidang kesehatan ratusan triliun, ini tetap untuk menjaga masyarakat. Dan kita harap masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan karena biaya yang dikeluarkan untuk penanganan Covid-19 sungguh sangat besar," ungkap Sri Mulyani.

Sementara itu, realisasi klaster perlindungan sosial mencapai Rp 122,47 triliun atau 65,6 persen dari pagu Rp 186,64 triliun. Anggaran digelontorkan untuk ragam bansos, mulai dari PKH hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Lalu, dukungan UMKM dan korporasi terealisasi Rp 62,60 triliun atau 38,5 persen dari pagu Rp 162,40 triliun. Pemanfaatan anggaran salah satunya ditujukan untuk Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada 12,71 juta usaha.

"(Insentif diberikan) karena restriksi masyarakat (akibat PPKM) menjadi lebih ketat. Ini pasti menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, masyarakat kehilangan mata pencaharian atau menurun pendapatannya. Banyak usaha yang kemudian mengalami tekanan atau kebangkrutan," beber dia.

Sedangkan, insentif usaha telah terealisasi Rp 60,31 triliun atau 96 persen dari pagu Rp 62,83 triliun. Insentif usaha ini diberikan dalam bentuk insentif pajak, baik pajak penghasilan, PPN, hingga PPnBM.

Adapun program prioritas mencapai Rp 65,69 triliun atau 55,7 persen dari pagu Rp 117,94 triliun. Sedangkan, realisasi insentif usaha mencapai 95,8 persen dari pagu Rp 62,83 triliun.