Soal Opsi Garuda Diganti Pelita Air, Ini Kata Stafsus Menteri BUMN

Ia mengatakan, saat ini pemerintah memprioritaskan untuk menyelamatkan Garuda Indonesia sebisa mungkin lewat negosiasi dengan para lessor atau perusahaan penyewa pesawat.

"Soal opsi mengenai Pelita itu nanti lah ya, yang utama sebenarnya adalah kita sekarang berusaha, terus berjuang untuk bisa bernegosiasi dengan para lessor, pihak-pihak yang memiliki piutang dengan Garuda, itu yang utama," ungkapnya kepada wartawan, Senin (25/10/2021).

Menurut Arya, penyelamatan Garuda Indonesia hanya bisa dilakukan dengan cara negosiasi ke pihak para lessor. Oleh sebab itu, proses negosiasi yang sedang berlangsung saat ini diharapkan bisa berhasil, sehingga maskapai flag carrier ini bisa beroperasi seterusnya.

Sementara terkait opsi penyuntikan Garuda Indonesia melalui penyertaan modal negara (PMN), Arya bilang, pemerintah berupaya untuk tak dengan mudah menyuntikan modal ke BUMN yang bermasalah. Terlebih kebutuhan dana yang diperlukan maskapai pelat merah ini sangat besar.

Pada Juni 2021 lalu saja, Garuda Indonesia tercatat sempat memiliki utang 4,9 miliar dolar AS atau setara Rp 70 triliun. Angka itu naik sekitar Rp 1 triliun setiap bulan karena terus menunda pembayaran kepada pemasok.

"Kami saat ini berusaha betul supaya sedikit-sedikit tidak disuntik PMN (BUMN) yang rugi, jangan gitu. Kita harus membangun BUMN-BUMN yang sehat, jadi belum ada usaha lah untuk menyuntikkan (PMN) lagi. Karena kalau disuntikkan juga akan membuat sangat banyak kebutuhan anggaran untuk Garuda," kata Arya.

Menurutnya, kondisi Garuda Indonesia saat ini harus dilihat secara rasional. Oleh karena itu, Arya menekankan, pemerintah sebisa mungkin berupaya untuk menyelamatkan Garuda Indonesia dengan proses negosiasi bersama para lessor.

Adapun Garuda Indonesia diketahui memiliki kerja sama dengan 36 lessor.

"Kita harus selamatkan dengan cara negosiasi. Kalau negosiasinya gagal, baru kita akan cari opsi lain, dan kita akan carikan langkah-langkah untuk supaya kita tetap memiliki, pesawat airline lah. Jadi kita tunggu saja bagaimana kondisi negosiasi ini," pungkas Arya.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyatakan, membenarkan rencana untuk menyiapkan Pelita Air sebagai maskapai berjadwal untuk mengantisipasi apabila restrukturisasi dan negosiasi yang sedang dijalani oleh Garuda Indonesia tak berjalan mulus.

"Kalau mentok ya kita tutup (Garuda), tidak mungkin kita berikan penyertaan modal negara karena nilai utangnya terlalu besar," kata Kartika dilansir dari Antara, Minggu (24/10/2021).

Menurutnya, progres negosiasi dan restrukturisasi utang Garuda Indonesia dilakukan dengan seluruh lender, lessor pesawat, hingga pemegang sukuk global, melibatkan tiga konsultan yang ditunjuk Kementerian BUMN.

Meskipun demikian, negosiasi dengan kreditur dan lessor masih alot dan membutuhkan waktu yang panjang. Salah satu alasannya, pesawat yang digunakan Garuda Indonesia dimiliki puluhan lessor.

Kartika menilai opsi penutupan Garuda Indonesia tetap terbuka meski berstatus sebagai maskapai flag carrier. Alasannya, saat ini sudah lazim sebuah negara tidak memiliki maskapai yang melayani penerbangan internasional.