Kalkulator Faisal Basri: Kereta Cepat Balik Modal 139 Tahun

KOMPAS.com - Meski menuai banjir kritik dan dinilai melanggar janji yang sudah diikrarkan berulang kali, pemerintah bergeming dan tetap mengucurkan duit APBN untuk menambal pembengkakan biaya investasi Kereta Cepat Jakarta Bandung. 

Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung baru saja mendapatkan persetujuan dari pemerintah terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) dan komitmen utang dari China Development Bank (CBD).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, mengatakan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung baru bisa balik modal setidaknya dalam 139 tahun.

Lanjut dia, asumsi perhitungan itu pun belum memperhitungkan biaya operasional. Sehingga bila ditotal, balik modal proyek yang didanai utang dari China tersebut bisa saja lebih lama lagi.

Seperti diketahui, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami pembengkakan biaya dan gagal memenuhi target awal penyelesaiannya. Pada awalnya, proyek ini diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun. 

Kini biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun, dana sebesar itu tentu tak sedikit. Target penyelesaian pun molor dari tahun 2019 mundur ke tahun 2022. 

Melonjaknya biaya investasi kereta cepat kerja sama Indonesia-China bahkan juga sudah jauh malampaui dana pembangunan untuk proyek yang sama yang ditawarkan Jepang melalui JICA, meski pihak Tokyo menawarkan bunga utang lebih rendah. 

Agar proyek tidak sampai mangkrak, pemerintah Indonesia berencana menambal kekurangan dana dengan duit APBN melalui skema penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN yang terlibat di proyek tersebut. 

Kalangan yang kontra terhadap proyek tersebut menyebut bahwa perkembangan realisasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung tak sesuai dengan janji pemerintah dulu. 

Dengan kondisi tersebut, Faisal pun melakukan simulasi sederhana terkait kapan proyek ini bisa balik modal. Berdasarkan simulasi yang dilakukan olehnya, dalam skenario paling buruk, proyek ini baru bisa balik modal pada 139 tahun mendatang.

“Kami ada simulasi sederhana, kalau nilai investasi Rp 114 triliun, dengan kursi yang diisi 50 persen dengan jumlah trip sekitar 30 kali sehari dan harga tiket Rp 250 ribu, maka kereta cepat baru balik modal 139 tahun lagi. Ini aja belum memperhitungkan biaya operasi,” ujar Faisal dikutip dari Kontan, Jumat (5/11/2021). 

Kemudian, dengan nilai investasi sama, jumlah kursi yang terisi lebih tinggi atau sebesar 60 persen dan jumlah trip lebih banyak yaitu sebanyak 35 trip sehari dan dengan harga tiket Rp 300 ribu, maka proyek ini akan balik modal lebih cepat menjadi 83 tahun. 

Skema lain, bila kereta cepat diisi oleh penumpang sebanyak 80 persen dari kuota dengan jumlah trip 30 kali sehari dan harga tiket Rp 350 ribu. Pada kondisi ini, lama balik modal sebesar 62 tahun. 

Nah di skenario optimistis, disebutkan bahwa jumlah penumpang penuh atau 100 persen, dengan 39 trip sehari, dan harga tiket dibanderol Rp 400 ribu, maka balik modal hanya 33 tahun lagi. 

Simulasi optimistis lainnya, bila kereta mampu menampung 100 persen penumpang sepanjang tahun dan jumlah rangkaian melayani perjalanan hingga 36 trip dalam sehari dan harga tiket dipatok Rp 300 ribu, maka butuh waktu 45,6 tahun untuk proyek ini balik modal. 

Janji tanpa APBN

Dalam beberapa kesempatan, baik Presiden Jokowi maupun para pembantunya, berungkali menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah murni dilakukan BUMN.

Menggunakan skema business to business. biaya investasi sepenuhnya berasal dari modal anggota konsorsium dan pinjaman dari China. Dana juga bisa berasal dari penerbitan obligasi perusahaan. 

"Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business. Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi," kata Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada 15 September 2015. 

"Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN," ucap Jokowi menegaskan. 

Jokowi menegaskan, jangankan menggunakan uang rakyat, pemerintah bahkan sama-sekali tidak memberikan jaminan apa pun pada proyek tersebut apabila di kemudian hari bermasalah.

Hal ini karena proyek kereta cepat penghubung dua kota berjarak sekitar 150 kilometer tersebut seluruhnya dikerjakan konsorsium BUMN dan perusahaan China dengan perhitungan bisnis. 

"Tidak ada penjaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya b to b, bisnis," tegas Jokowi kala itu. 

Skema PMN BUMN

Sementara diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana memberikan PMN ke proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) senilai Rp 4,3 triliun. Hal itu untuk pemenuhan base equity capital KCJB.

Tercatat, base equity capital yang mesti dibayar oleh konsorsium BUMN yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI) senilai Rp 440 miliar, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk senilai Rp 240 miliar, PT Jasa Marga (Persero) Tbk senilai Rp 540 miliar dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) senilai Rp 3,1 triliun.

Semula PTPN VIII akan menyetorkan modal dalam bentuk tanah di daerah Walini Kabupaten Bandung Barat. Namun hal itu tidak disetujui oleh konsorsium.

“Sehingga PMN Rp 4,3 triliun ini yang diperlukan untuk base equity capital,” ujar Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo saat dihubungi Kontan.co.id.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, setoran modal awal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) senilai Rp 4,3 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan disuntik melalui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2021.

“Anggaran modal awal kereta cepat Jakarta-Bandung akan menggunakan sisa anggaran tahun ini,” kata Tiko, panggilan akrab Kartika. 

Dana APBN tersebut akan mengalir dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia, yang kini menjadi pimpinan konsorsium BUMN di proyek Kereta Cepat, menggantikan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).