Turun 31 Persen, Defisit APBN Capai Rp 611 Triliun hingga November 2021

Bendahara negara ini menjelaskan, defisit lebih baik dibanding periode yang sama tahun lalu atau minus 31 persen secara tahunan (year on year/yoy). Tahun lalu, defisit mencapai Rp 885,1 triliun atau 5,73 persen terhadap PDB.

"Kita lihat dibanding tahun lalu mengalami perbaikan luar biasa. Total defisit November 2020 Rp 885 triliun, tahun ini di Rp 611 triliun. Tahun lalu 5,73 persen dari PDB RI, tahun ini 3,63 persen jadi penurunan lebih dari 2 persen," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (21/11/2021).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, total defisit mencapai 60,7 persen dari target APBN yang mencapai Rp 1.006,4 triliun. Total defisit pun lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai 85,2 persen dari target.

"Ini adalah perbaikan dari kesehatan APBN sehingga bisa menjadi instrumen yang diandalkan dalam situasi apapun. Ini menggambarkan pemulihan ekonomi dan kerja keras APBN melindungi rakyat di bidang kesehatan, maupun masyarakat di bidang sosial," ucap Sri Mulyani.

Pendapatan negara

Adapun defisit yang lebih rendah terjadi karena adanya kenaikan penerimaan negara. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mencatat, pendapatan negara sampai November 2021 mencapai Rp 1.699,4 triliun atau terealisasi 97,5 persen dari target APBN.

Pendapatan negara tumbuh sebesar 19,4 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.423 triliun. Pendapatan negara ditopang oleh penerimaan perpajakan dan PNBP.

Penerimaan perpajakan tumbuh 18,6 persen (yoy) mencapai Rp 1.314,8 triliun, atau sudah mencapai 91 persen dari target APBN Rp 1.444,5 triliun. Dirinci lebih jauh, penerimaan perpajakan ini terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.082,6 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp 232,3 triliun.

Penerimaan pajak tumbuh 17 persen (yoy), sementara bea dan cukai tumbuh 26,6 persen (yoy). Porsinya masing-masing sudah 88 persen dan 108 persen terhadap APBN 2021.

"Pajak penerimaannya naik terus dari 15 persen bulan Oktober 2021 ke sekitar 17 persen bulan November 2021. Kita perkirakan seluruh penerimaan negara lebih besar dari target APBN," ucap Sri Mulyani.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat tumbuh 25,4 persen (yoy) menjadi Rp 382,5 triliun. Hingga November 2021, realisasinya sudah mencapai 128,3 persen terhadap APBN.

Realisasi ini naik lebih tinggi ketika realisasi pun sudah tembus 117,1 persen dari target Rp 298,2 triliun di bulan Oktober.

"Masih ada dua minggu, penerimaan negara di bidang pajak, bea cukai, PNBP, semua kuat. Kita lihat di akhir bulan ini, masih ada waktu 9 hari untuk meningkatkan penerimaan," beber dia.

Belanja Negara

Wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI) ini menjelaskan, belanja negara hingga Oktober 2021 mencapai Rp 2.310,4 triliun.

Realisasinya meningkat 0,1 persen dibanding tahun lalu (year on year/yoy). Angkanya setara dengan 84 persen dari target Rp 2.750 triliun.

"Jika kita lihat tanggal 31 Oktober 2021 masih Rp 2.058 triliun, akhir November sudah Rp 2.310 triliun. Berarti ada kenaikan Rp 250 triliun sendiri belanja negara kita," sebutnya.

Jika dirinci, belanja pemerintah pusat sudah mencapai Rp 1.599,3 triliun atau 81,8 persen dari pagu Rp 1.954,5 triliun. Realisasi ini naik sebesar 2,5 persen secara tahunan (yoy).

Belanja pemerintah pusat ini terdiri dari belanja K/L Rp 937,3 triliun atau 90,8 persen dari pagu Rp 1.032 triliun dan belanja non K/L Rp 662 triliun atau 71,8 persen dari pagu Rp 922,6 triliun. Belanja non K/L tercatat -6,5 persen.

Sementara itu, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai Rp 711 triliun atau turun 4,9 persen. TKDD terdiri dari transfer ke daerah Rp 646,5 triliun atau turun 5,3 persen (yoy) dan dana desa Rp 64,5 triliun atau turun 0,9 persen (yoy).

Adapun pembiayaan anggaran terealisasi Rp 642,6 triliun atau 60,7 persen dari pagu Rp 1.006,4 triliun. Pembiayaan anggaran ini turun 41,7 persen (yoy) dibanding tahun lalu sebesar Rp 1.101,5 triliun.

"Dengan total belanja ini pendapatan negara dikurangi belanja memang masih negatif. Tapi kenaikan belanja negara adalah untuk membantu masyarakat Rp 95,57 triliun dalam bentuk bantuan pemulihan untuk UMKM, pengadaan vaksin, subsidi upah dan subsidi kuota," tandas Sri Mulyani.