Kisruh Upah Pengusaha Vs Anies Baswedan, Ini Arahan Menko Airlangga

Airlangga menuturkan, regulasi besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) sudah dibuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, seluruh daerah hendaknya mengikuti regulasi tersebut sebagai acuan.

"UMP sudah ada regulasi dari Kemenaker dan ditindaklanjuti masing-masing kepala daerah," kata Airlangga dalam konferensi pers, Kamis (30/12/2021).

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menaikkan UMP DKI Jakarta dari sebelumnya Rp 4.416.186 menjadi Rp 4.641.854. Upah tersebut naik Rp 225.667 atau 5,1 persen, jauh berbeda dari regulasi Kemenaker.

Anies mengatakan, keputusan kenaikan UMP diharapkan bisa menaikan daya beli, namun tidak memberatkan para pengusaha. Kendati demikian, keputusan Anies serta-merta ditolak oleh para pengusaha.

Apindo berupaya gugat PTUN keputusan Anies

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bahkan berencana menggugat Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan dilayangkan jika Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai revisi upah keluar.

"Mengenai PTUN tentu kami menunggu Pergub, kalau Pergubnya keluar, ya langsung proses," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers.

Menurutnya, kenaikan upah melanggar aturan yang berlaku, yakni PP Nomor 36 tahun 2021 sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja.

Revisi besaran upah pun bertentangan dengan pasal 29 PP tersebut tentang waktu penetapan Upah Minimum yang selambatnya ditetapkan pada tanggal 21 November 2021.

"Enggak bisa begitu, (aturan) orang berubah-ubah begitu enggak bisa, ini kan ada aturan mainnya," pungkas Hariyadi.