Nasabah Bumiputera Ancam Unjuk Rasa di Kantor OJK, Apa yang Dituntut?

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Korban Bumiputera 1912 Indonesia (PKBI) ancam menggelar aksi demonstrasi di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal tersebut merupakan buntut panjang dari permasalahan kasus gagal bayar Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang tak kunjung usai.

PKBI menuntut sejumlah hal kepada OJK terkait penyelesaian permasalahan AJB Bumiputera 1912.

Salah satu poin utama yang diminta oleh PKBI ialah terkait penyelesaian proses fit and proper test calon Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera yang telah terpilih.

BPA yang diharapkan dapat mengurangi sengkarut kewajiban pembayaran para nasabah AJB Bumiputera sampai saat ini masih belum terbentuk.

Melalui keterangan tertulis PKBI menyatakan, seharusnya proses fit and proper test BPA sudah bisa terlaksana, setelah 9 dari 11 calon telah ditentukan.

Pemilihan calon BPA tersebut merupakan hasil sidang pleno yang digelar di Gedung Wisma AJB Bumputera 1912 Jakarta pada 30 Desember 2021.

"Sampai saat ini OJK belum juga melakukan fit and proper test," tulis PKBI, dikutip Kamis (10/2/2022).

Pembentukan BPA dinilai menjadi penting sebagai salah satu solusi penyelamatan jutaan pemegang polis yang menjadi korban gagal bayar AJB Bumiputera.

Oleh karenanya, dengan belum terlaksananya fit and proper test BPA, PKBI menilai, OJK telah melanggar ketentuan yang berlaku.

"OJK melanggar POJK nomor 27/POJK.03/2016 dalam hal fit and proper test BPA terpilih," tulis PKBI.

PKBI pun mendorong OJK untuk segera menyelesaikan hal tersebut. Apabila pelaksanaan fit and proper test tak kunjung usai, PKBI menyatakan, akan melakukan unjuk rasa di kantor OJK.

Selain penyelesaian fit and proper test, PKBI juga mempermasalahkan pernyataan Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Riswinandi, terkait penyelesaian permasalahan AJB Bumiputera pada awal Februari kemarin.

"Kami pemegang polis AJB Bumiputera 1912 kecewa dengan pernyataan Kepala Eksekutif IKNB tersebut, telah membuat resah, gaduh, bahkan ketidaknyamanan kami," tulis PKBI.

Selain itu, PKBI menilai, OJK semakin mempersulit penyelesaian permasalahan AJB Bumiputera 1912, setelah melakukan Pengelola Statuter.

"OJK tidak serius menyelesaikan masalah AJB Bumiputera 1912," tulis PKBI.

Terakhir, PKBI mendesak OJK untuk membongkar pelaku dibalik penyalahgunaan dana dan salah kelola AJB Bumiputera 1912.

"Jika salah satu point tersebut diatas tidak segera diselesaikan, maka kami akan unjuk rasa (bermalam) di kantor OJK baik di daerah maupun di pusat serentak seluruh Indonesia sampai ada penyelesaiannya," tulis PKBI.