Sri Mulyani: Negara Hibahkan Aset Rp 488,5 Triliun dalam 3 Tahun Terakhir

Secara rinci, jumlah BMN yang dihibahkan pada tahun 2019 Rp 57,2 triliun, tahun 2020 mencapai Rp 102,6 triliun, dan tahun 2021 sebesar Rp 328,7 triliun.

"Hari ini kita lihat dalam 3 tahun terakhir BMN secara total yang dihibahkan dari pemerintah kepada Pemda, yayasan, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, nilainya Rp 488,5 triliun," kata Sri Mulyani dalam Seremoni Hibah BMN oleh Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, teranyar pemerintah melalui Kementerian PUPR menghibahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada beberapa pihak.

Nilai BMN yang dilakukan serah terima mencapai Rp 222,58 triliun, dengan rincian BMN yang dihibahkan sebesar Rp 221,58 triliun dan BMN yang dialihstatuskan penggunaannya sebesar Rp 1 triliun.

Sri Mulyani bilang, bangunan yang dihibahkan berupa jalan arteri nasional, jembatan gantung, hingga rusunawa itu dibangun menggunakan APBN.

"Jadi BMN dibangun menggunakan anggaran negara, dari uang negara dan uang rakyat termasuk dari pajak, PNBP, bea cukai, bahkan mungkin dari utang. Itu terwujud menjadi aset negara tadi," ucap dia.

Sri Mulyani menjelaskan, setiap barang yang dihibahkan harus melalui persetujuan menteri keuangan.

Jika nilai barang di bawah Rp 10 miliar, persetujuan itu langsung diterbitkan di bawah kendalinya. Namun jika nilai BMN di atas Rp 10 miliar, permohonan persetujuan harus melalui Presiden Jokowi.

"Bahkan yang menerima adalah sama sekali tidak selalu di lingkungan pemerintahan. Yang menerima ada K/L (kementerian atau lembaga), namun juga ada universitas, yayasan, dan lembaga keagamaan," beber Sri Mulyani.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, bangunan BMN yang dihibahkan lantas menjadi bukti bahwa penerimaan pajak bukan hanya untuk membangun jalan tol saja.

Selain jalan tol, ada infrastruktur lain yang dibangun untuk ketahanan pangan, antara lain saluran irigasi hingga penyediaan air minum.

"Sebetulnya kalau saya ngomongin uang negara, penerimaan pajak, jadinya apa? Memang kalau lihat Kementerian PUPR selalu asumsinya jalan tol. Padahal banyak sekali selain jalan tol, perumahan, air minum, rusunawa," tandas dia.