Pertamina: Pemerintah Subsidi Rp 7.800 Setiap Liter Solar, Lebih Tinggi dari Harga Jual

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengungkapkan, pemerintah harus menanggung Rp 7.800 untuk setiap liter pembelian solar subsidi. Nilai subsidi itu jauh lebih tinggi dari harga jual solar subsidi yang sebesar Rp 5.510 per liter.

"Sekarang ini setiap orang membeli per liter solar bersubsidi, negara mensubsidi Rp 7.800 per liter. Jadi, nilai subsidi lebih mahal dari harga jualnya," ungkap dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (29/3/2022).

Ia menjelaskan, tingginya beban yang ditanggung pemerintah terhadap solar tak lepas dari dampak kenaikan harga minyak mentah dunia. Seperti diketahui, akibat diperparah perang Rusia-Ukraina, harga minyak dunia kini di atas 100 dollar AS per liter.

Nicke menilai, beban yang ditanggung pemerintah itu perlu diketahui masyarakat, terlebih pada kenyataannya seringkali ada penyelewengan yang dilakukan industri besar yang tak seharusnya mendapatkan kucuran solar subdisi.

"Jadi ini yang perlu diedukasi ke masyarakat, sehingga sangat penting untuk kita menjaga dari sisi permintaan agar tidak terjadi subsidi yang tidak tepat sasaran," katanya.

Pemerintah telah menetapkan kuota solar subdisi sepanjang tahun ini sebanyak 15,1 juta kiloliter (KL). Namun menurut Nicke, saat ini penyaluran solar subsidi bahkan sudah melampaui kuota bulanan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan catatan BPH Migas, pada Januari 2022 realisasi solar subsidi mencapai 1,34 juta KL, melebihi kouta yang ditetapkan sebanyak 1,23 juta KL. Lalu pada Februari 2022 realisasinya mencapai 1,21 juta KL dari kouta yang ditetapkan sebesar 1,14 juta KL.

Serta sepanjang periode 1-27 Maret 2022, realisasinya mencapai 1,20 juta KL dari kouta yang ditetapkan sebanyak 1,11 juta KL. Sehingga secara total hingga 27 Maret 2022, realisasi penyaluran solar subsidi sudah menyentuh 3,76 juta KL.

"Walaupun secara aturan kami tidak boleh over kuota, tetapi mempertimbangkan peningkatan mobilitas dan logistik bagi masyarakat, apalagi jelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri, maka kami menaikkan (jumlah distribusi solar per bulan)," kata Nicke.

Menurutnya, dari sisi suplai, saat ini Pertamina bersama pemerintah bersepakat untuk memberikan relaksasi terlebih dahulu, dengan terus menyuplai solar bahkan pada daerah-daerah yang realisasinya sudah melebihi kuota. Ini untuk menghindari kelangkaan dan mengurai antrean panjang kendaraan mengisi solar subsidi.

"Tapi dari sisi permintaan, kami tetap melakukan pengendalian bersama BPH Migas dan aparat penegak hukum supaya penyaluran tepat sasaran," pungkas dia.